Metro

Perda Jangan Dijadikan Pajangan

MAKASSAR, BKM– Masyarakat menyerukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang tata kelola Kota Makassar agar dijalankan secara maksimal, guna meminimalisir tingkat pelanggaran bangunan di Makassar.
Hal ini ditegaskan ratusan masyarakat yang menghadiri Sosialisasi Perda nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) di salah satu hotel di Makassar.
Salah seorang warga Rappocini, Hamid mengatakan, peraturan yang mengatur perkotaan ini sangat dibutuhkan masyarakat agar lahan yang semestinya dinikmati rakyat dapat terealisasi.
“Tolong pak, perdanya telah ada, kenapa realisasi belum terjadi di lapangan. Seperti kita lihat saat ini, banyak perumahan tapi pihak pengembang masih menguasai sebagian besar lahan masyarakat. Jangan perda dijadikan hanya pajangan saja,” ungkapnya, Selasa (29/11).
Menurut Hamid, dalam aturan RTRW yang telah ditetapkan oleh DPRD Makassar, sangat jelas muatannya jika luas lahan yang harus disisakan pengembang sekitar 40 hingga 50 persen yang diperuntukan untuk ruang terbuka hijau (RTH), dengan rincian 30 persen untuk publik dan 20 persen privat. “Tapi fakta yang ada, seluruhnya masih dalam penguasaan pengembang, bahkan fasum-fasos yang seharusnya diserahkan ke pemerintah belum dilaksanakan pengembang,” ujarnya.
Dia menilai, aturan itu dapat menjadi dasar dalam melaksanakan penindakan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Makassar. Namun sangat disayangkan, jika aturan yang dibahas cukup lama itu akhirnya tumpul lagi.
“Saya maunya pemerintah tegaskkan aturan, karena kami harapkan agar perda tidak perlu banyak tapi yang penting penegakannya,” ucapnya.
Menanggapi Hal itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Beta mengatakan, perda RTRW itu memang memerlukan waktu cukup lama saat dibahas di dewan. Disebabkan banyaknya masukan yang dipertimbangkan, namun saat ini perda tersebut sudah mulai dilakukan tahap sosialisasi.
“Awal 2017 ini sudah berlaku, perwali pendukungnya telah diterbitkan jadi kita tunggu saja hasil dari pemerintah untuk menerapkannya dan menegakkan aturan ini juga,” katanya.
Aru sapaan akrab Farouk, menambahkan, seluruh yang ditetapkan dalam perda RTRW itu telah menjadi ketentuan bersama dan harus ditaati oleh seluruh warga Kota Makassar, termasuk larangan melakukan pembangunan industri hotel, sarana pendidikan dan tempat hiburan diluar dari zona yang ditetapkan.
“Aturan ini sudah ditetapkan dan tidak boleh disepelekan jadi saya pribadi bersama anggota dewan yang lainnya menginformasikan dan mensosialisasikan agar masyarakat ikut berpartisipasi melaporkan jika ada yang tidak sesuai dengan perda,” tuturnya.
Lanjut Legislator dua periode itu mengatakan, pada awal 2017 mendatang, DPRD bersama Pemkot Makassar akan membahas lagi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai lanjutan perda RTRW agar mengatur semua masalah kota, termasuk sistem transfortasi kedepannya.
Terpisah, Pengamat Tata Kota sekaligus Konsultan Kota Makassar Irwan Anwar Said menambahkan, dengan hadirnya perda RTRW ini, pengelolaan kota semakin baik. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak akan mengganggu aktifitas masyarakat, semua ada regulasi yang ditetapkan.
Tidak hanya itu, kemacetan di Kota Makassar tanpa dilakukan pengurangan kendaraan petepete akan terwujud, sebuah program yang tergabung dalam smart city yang juga diatur dalam perda RTRW akan diterapkan. “Orientasi menuju kota dunia telah dilaksanakan, berbagai program awal telah berjalan,” singkatnya.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top