Berita Kota Makassar | SK UMP Direvisi, Syahrul Minta Buruh Bersabar
Headline

SK UMP Direvisi, Syahrul Minta Buruh Bersabar

MAKASSAR, BKM — Gubernur Syahrul, Yasin Limpo pasrah. Surat Keputusan (SK) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang disetujui dan ditandatanganinya, ditolak pemerintah pusat untuk diberlakukan. Alasannya, nilai UMP yang ditetapkan untuk Sulsel itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015.
UMP yang ditetapkan untuk Sulsel tahun depan sebesar Rp2,5 juta. Penetapan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2233/XI/Tahun 2016 tentang Penetapan UMP Provinsi Sulsel tahun 2017. Namun, angka itu melebihi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 terkait Pengupahan.
Dalam PP tersebut dijelaskan, kenaikan UMP maksimal 8,25 persen. Namun yang ditetapkan Syahrul, kenaikan UMP di kisaran 10 persen, dengan alasan pembulatan.
Karena SK tersebut harus dibatalkan dan direvisi ulang, Syahrul meminta para buruh di daerah ini untuk bersabar mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. “Yah, kita harus ikut aturan,” katanya ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Senin (28/11).
Menurut Syahrul, sebenarnya Pemprov Sulsel dilematis terkait persoalan ini. Di satu sisi sudah menjanjikan UMP sebesar Rp2,5 juta. Namun di sisi lain itu tidak sesuai aturan.
“Itulah dilematisnya. Saya harus mengalah dan berharap buruh bersabarlah. Toh UMP juga naik,” ujarnya.
Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah, UMP Sulsel tahun depan maksimal sebesar Rp2.435.625. Angka itu jika UMP dinaikkan sebesar 8,25 persen dari UMP 2016 sebesar Rp2.250.000.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, La Tunreng, dikonfirmasi terkait besaran UMP mengatakan, tidak masalah soal besaran yang akan ditetapkan. Namun, yang menjadi penekanan, UMP yang ditetapkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 yang mengatur besaran UMP.
Berdasarkan aturan itu, UMP ditetapkan dengan mengalikan UMP tahunan berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, UMP juga harus ditetapkan sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak.
“Saya kira kalau kita mengacu para peraturan itu, tidak ada lagi perdebatan,” kata La Tunreng.
Dia melanjutkan, gubernur pun tidak boleh mengurangi atau menambah. Tapi Sulsel selalu menetapkan UMP di atas rata-rata.
Jika penetapan UMP tidak berdasarkan aturan, berarti itu pelanggaran.
Ketentuan UMP ini tidak berlaku bagi pengusaha kecil dan mikro yang memiliki nilai aset di bawah Rp250 juta. Hal itu dimaksudkan supaya tetap ada perlindungan pada pengusaha kecil dan mikro. Jangan sampai usaha mikro mati karena penetapan UMP ini.
Akibat rencana revisi yang harus dilakukan terkait UMP 2017, sejumlah organisasi buruh kembali turun ke jalan. Mereka menuntut agar SK Gubernur tidak direvisi dan tetap dijalankan di Sulsel. Aksi unjuk rasa berlangsung kemarin. (rhm/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top