Metro

PK-5 GOR Sudiang Didesak Bongkar Lapak

MAKASSAR, BKM – Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) memberi batas waktu (deadline) kepada PK-5 yang berjualan di sekitar GOR Sudiang untuk membongkar lapaknya paling lambat 1 Desember.
“Saya sudah instruksikan, pembongkaran lapak paling lambat 1 Desember. Kalau tidak, kami akan bongkar paksa,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora, Muchlis Mallajarang.
Dia mengaku, sudah mengumpulkan PK-5 pada Minggu (28/11) malam untuk mendapat arahan terkait tenggat waktu yang diberikan.
Muchlis mengemukakan, secara umum, para pedagang berjanji untuk segera membongkar lapak-lapak mereka. Sebenarnya sudah ada yang membongkar lapaknya pasca keluar instruksi pembongkaran lapak. Namun ada juga yang belum.
“Lapak-lapak yang ada sementara dibongkar secara b bertahap,” kata Muchlis di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (28/11).
Dia menegaskan, sebenarnya pemerintah tidak melarang pedagang untuk berjualan. Namun perlu diingat, tidak boleh mendirikan lapak apalagi yang modelnya semi permanen di Kawasan Olahraga Sudiang.
Karena itu menjadi temuan di Inspektorat.
Muchlis memberi alternatif kepada PK-5 untuk mendirikan tenda-tenda yang bisa dibongkar pasang. Ketika selesai jualan, PK-5 bisa mengangkut jualan bersama tendanya sehingga KOR Sudiang kembali bersih lagi.
“Yang penting tidak ada lagi lapak permanen. Tapi kalau mau bikin tenda-tenda bongkar pasang silahkan karena kami juga tidak ingin menghalangi mereka cari rejeki,” kata Muchlis.
Ke depan, pihaknya memikirkan untuk menetapkan sebuah area di KOR Sudiang khusus untuk tempat jualan yang akan ditata dengan baik dan tertib, tentunya tanpa lapak-lapak permanen.
Data dari Dispora, tercatat, sekitar 108 PK-5 berjualan di dalam kawasan GOR. Selain berdagang secara temporer, ada juga yang membuat bangunan semi permanen.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo seharusnya sejak awal tidak dibiarkan ada pedagang yang berjualan. Pasalnya jika diberi ijin, akan bermunculan yang lainnya sehingga ke depan bisa menimbulkan persoalan.
Dia meminta instansi terkait menyelesaikan persoalan ini secara baik dan persuasif.
“Makanya, dari awal masyarakat harus tahu ini boleh atau tidak. Minimal diwarning. Kalau aparar juga memberi ruang, tentu akan bersoal,” jelas Syahrul.
Selain itu, Syahrul juga berharap ada perhatian dari Pemerintah Kota Makassar, mulai dari walikota, camat, hingga lurah bisa memberi perhatian dalam penataan PK-5. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top