Sempat Diusut Kejati, Dugaan Korupsi PPN Untia Disetop – Berita Kota Makassar
Headline

Sempat Diusut Kejati, Dugaan Korupsi PPN Untia Disetop

MAKASSAR, BKM — Presiden RI, Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia pagi ini, Sabtu (26/11). Ternyata, proyek yang dikerja selama 10 tahun itu sempat diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terkait kasus dugaan korupsi.
PPN berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Proyek ini dulunya ditawarkan ke investor. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian proyek senilai Rp364 miliar tersebut.
Proyek mulai dikerja sejak tahun 2006. Pelaksananya PT Arun Prakarsa Inforindo. Namun hanya mampu menyelesaikan pembangunan causeway pelabuhan sepanjang 460 meter dan trestial dermaga sepanjang 125 meter.
Dana pembangunan proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengucurannya dilakukan secara bertahap. Tahun 2006 dialokasikan Rp17 miliar. Tahun 2011 sebesar Rp7 miliar. Tahun 2012 sebesar Rp15 miliar.
Rencananya, pengoperasian PPN Untia akan dilakukan tahun 2013. Namun batal, karena proses pembangunannya yang lamban. Pemerintah kemudian memberikan penawaran proyek kepada investor guna mempercepat proses pembangunan pelabuhan.
Hal ini dikarenakan dana untuk pengembangan pelabuhan di Indonesia dalam APBN hanya berkisar Rp300 miliar setahun. Akibatnya, proyek tersebut terkendala minimnya anggaran.
Sempat diusut karena adanya dugaan korupsi dalam proyek ini, Kejati Sulsel akhirnya menghentikan penyelidikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan hal itu.
”Memang pernah ditangani kasusnya. Tapi sudah lama dihentikan penyelidikannya,” kata Salahuddin, kemarin.
Dijelaskan, semua kasus yang ditangani Kejati tetap berjalan. Juga masih ada yang berproses. Hanya saja biasanya lamban. Penanganan perkara biasa terdapat beberapa kendala. Diantaranya terkait alat bukti, yang kadang sulit untuk dikumpulkan dan dicari oleh penyidik.
Penyelidikan kasus PPN Untia, menurut Salahuddin, disetop sejak tahun 2015 lalu. Langkah tersebut dilakukan, karena tidak ditemukan adanya potensi korupsi yang menimbulkan kerugian negara.
wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC), Kadir Wokanubun menilai Kejati Sulsel terkesan sengaja menutup-nutupi penanganan kasus dugaan korupsi proyek PPN Untia. Indikasinya, tanpa ada informasi dan keterangan perkembangan kasus, tiba-tiba saja penyelidikan kasus ini dihentikan.
“Kenapa Kejati tidak bersikap transparan dalam menangani perkara. Tidak pernah ada informasi ke publik, kasus kok dihentikan begitu saja,” cetus Kadir, kemarin.
Menurut Kadir, penanganan kasus ini cukup lama mengendap dan mandek. Progres penanganan perkaranya sama sekali tidak pernah terekspose.
”Tiba-tiba saja penyelidikan dihentikan begitu saja. Alasannya, tidak ditemukan adanya indikasi korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ada apa ini. Sementara indikasi serta unsur melawan hukumnya sangat jelas sekali. Karena itu patut diduga, penghentian kasus ini terkesan direkayasa untuk menghindari sorotan masyarakat,” tandas Kadir.
Dengan nada bertanya, Kadir berujar. ”Apakah setiap kasus korupsi harus ada kerugiaan materilnya baru bisa dikatakan tindak pidana? Padahal pengerjaan proyek yang seharusnya rampung hingga tahun 2013 lalu, justru molor hingga tahun 2015. Itu yang dianggap tidak berdampak menimbulkan kerugian negara?” ketus Kadir lagi. (mat/rus)

Dari Untia,
Jokowi ke Maros

PRESIDEN RI, Joko Widodo didampingi ibu negara, Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulsel selama dua hari, Jumat-Sabtu (25-26/11). Sejumlah agenda akan dihadiri selama berada di daerah ini.
Salah satu yang cukup penting adalah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh Sulsel yang ada di daerah ini.
Presiden bersama rombongan tiba di Galaktika Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pukul 16.30 Wita. Menggunakan pesawat kepresidenan nomor penerbangan BBJ/A-001 yang diawaki pilot Letkol Putu.
Jokowi didampingi langsung ibu negara langsung menuju ke Hotel Grand Clarion. Tiba di hotel sekitar pukul 17.00 Wita, Jokowi langsung melakukan pertemuan tertutup dengan para tokoh agama dan masyarakat Sulsel di Ruang Azalea, lantai II Hotel Grand Clarion. Pertemuan tertutup itu dijaga ketat aparat keamanan dan pasukan pengawal presiden (Paspampres). Informasi yang diperoleh, pertemuan tersebut membahas kondisi negara saat ini. Termasuk adanya rencana agenda aksi pada 2 Desember mendatang.
Agenda kedua sekitar pukul 19.00 Wita, Jokowi menghadiri sosialisasi tax amnesty masih di hotel yang sama.
Hari kedua, Sabtu (26/11), Jokowi akan meresmikan pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia sekitar pukul 09.00 Wita. Setelah itu menuju ke Desa Pabentengi di Kabupaten Maros.
Di daerah tetangga Makassar ini, Presiden melihat efektifitas penggunaan bantuan pemerintah pusat, dalam bentuk dana desa yang sudah dua tahun terakhir diberikan.
Beberapa jam sebelum kedatangan presiden ke Sulsel, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengunjungi sejumlah lokasi yang akan dikunjungi. Salah satunya adalah PPN Untia. Syahrul juga ikut apel siaga pengamanan kedatangan presiden di Lapangan Karebosi pada pagi harinya. (rhm/rus)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top