Sekprov Harap SK Kemendagri Turun – Berita Kota Makassar
Metro

Sekprov Harap SK Kemendagri Turun

MAKASSAR, BKM — Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif berharap persetujuan terkait usulan nama-nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru bisa disetujui Menteri Dalam Negeri pekan ini.

Pasalnya, jika usulan tersebut belum disetujui, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2017 untuk Sulsel belum bisa dibahas. Pasalnya, OPD baru menjadi acuan dalam membahas KUA/PPAS dan pembahasan APBD Pokok.
“Semoga bisa disetujui pekan ini sehingga Senin depan KUA/PPAS sudah bisa dibahas,” kata Abdul Latif, Jumat (25/11).
Dia melanjutkan, jika persetujuan dari Kemendagri lambat, otomatis berpengaruh pada pembahasan APBD Pemprov Sulsel.
“Semoga hari ini (kemarin-red) bisa disetujui sehingga Senin pembahasan sudah dilakukan. Kita tunggu dulu SK Kemendagri,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, tahun depan, Pemerintah Provinsi Sulsel mulai akan mengefektifkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah digodok dan dibentuk sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Peraturan Daerah (Perda) yang digodok sekaitan dengan OPD sesuai PP yang ada juga sudah disahkan.
Menurut Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Andi Muh Reza, formasi SKPD yang disusun berdasarkan PP No.18 Tahun 2016 sudah rampung. Namun, sebelum diberlakukan efektif, susunan SKPD yang dibentuk terlebih dahulu harus mendapat persetuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Persetujuan Kemendagri sangat dibutuhkan segera turun karena susunan SKPD baru akan menjadi salah satu acuan dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Dengan mengacu pada PP dan Perda, ada beberapa perubahan SKPD di lingkup Pemprov Sulsel.
Diantaranya, ada dua dinas baru yang dibentuk yakni Dinas Infokom serta Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).
Dari 13 biro yang ada, nantinya tinggal sembilan biro. Tiga biro akan digabung yakni Biro Napza dan HIV, Biro Kesra, dan Mensprit menjadi satu yakni Biro Kesra. Sementara dua biro digabung jadi satu yakni Biro Pemerintahan Umum dan Biro Pemerintahan Daerah menjadi Biro Pemerintahan. Satu asisten akan hilang. Jadi tinggal tiga yakni Asisten Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Kesra, serta Asisten Administrasi dan Umum. Sementara dinas yang sudah ada akan tetap, tidak ada yang hilang.
Terkait pejabat yang akan mengisi posisi pimpinan SKPD, menurut Abdul Latif, bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan, akan dikukuhkan kembali.
“Karena kan ada yang berubah nama, ada yang dari badan jadi dinas, dinas jadi badan,” ungkapnya.
Sementara bagi SKPD yang belum ada pejabatnya, tetap harus dimasukkan dalam proses lelang. Termasuk yang pelaksana tugas juga akan diproses.
“Mudah-mudahan secepatnya bisa rampung semua. Karena pasti harus kita buru,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar, M Syarief mengatakan, pemerintah kota telah menyusun dan merubah nama-nama SKPD berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Struktur organisasi kelembagaan pemerintah kota sudah berubah. Nama-nama SKPD juga sudah dirampungkan atau sudah berubah. Hanya saja pemerintah kota baru mengefisienkan di 2017 mendatang,” jelas Syarief kepada BKM, kemarin.
Menurutnya, perubahaan perubahan struktur organisasi menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengganggu pengesahan Anggaran Perubahan Belanja Daerah (APBD) 2017.
“APBD 2017 masih dibahas di dewan, dan perubahan struktur organisasi ini menurut saya tidak mengganggu ji pengesahan APBD 2017,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Ibrahim Saleh hanya mengatakan penetapan APBD 2017 masih dalam pembahasan di DPRD Makassar.”Masih pembahasan, dan kita masih tunggu pengesahan APBD 2017 di dewan,” singkatnya. (rhm-arf)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top