Politik

PPP Kab Soppeng Terkesan Cuek Keputusan PTUN

BKM/FIRDAUS Alimuddin

SOPPENG, BKM–Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu partai yang terus menerus berkonflik, namun tidak sampai berdampak didaerah, khususnya di Kabupaten Soppeng.
Pasca keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Kemenkum HAM terhadap kepengurusan PPP dibawah kepemimpinan Romahurmudzit, PPP Soppeng bahkan telah menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) dan memilih A Akbar Singke sebagai ketua.
Hanya saja, pasca keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Ketua umum DPP kubu Djan Faridz berdasarkan no. 95/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 November 2016, akhirnya membuat suasana kembali memanas.
Meski demikian PPP kuby Romy-panggilan akrab Romahurmudziy menanggapi dingin keputusan PTUN. Menurutnya, keputusan tersebut belum bisa membatalkan SK dari KemenkumHAM. “Karena keputusan PTUN tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sebab masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding,”ujar Sekretaris DPC PPP Soppeng, Alimuddin, Jumat (25/11).
Menurut Alimuddin, upaya hukum banding telah didaftarkan tanggal 24 November 2016 atau hanya berselang 2 hari setelah keputusan PTUN Jakarta keluar.
Jadi menurut Alimuddin bahwa hak ini tidak ada kalah menang. Karena ini sudah terbiasa dalam kondisi ini, olehnya itu meskipun sudah ada putusan PTUN tingkat pertama bukan berarti pengurus yang ada sekarang ini dibubarkan, tapi tetap beraktivitas seperti biasa dan cuek serta tidak terpengaruh atas keputusan tersebut, jelas Alimuddin. (fir/rif/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top