Berita Kota Makassar | Disdik Apresiasi Penghapusan UN
Metro

Disdik Apresiasi Penghapusan UN

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel dan Kota Makassar mengapresiasi positif keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Keinginan penghapusan tersebut dikarenakan evaluasi di akhir tahun ajaran dinilai tidak efektif dalam memberi penilaian akademik pada siswa, termasuk anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan UN cukup besar, sekitar Rp500 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan, penghapusan UN punya sisi positif.
“Memang logika terbaiknya adalah selama ini anak-anak kan sudah belajar. Masa hanya dengan satu hari dia diukur. Kenapa tidak tiap hari saja kita ukur,” ungkap None sapaan akrabnya.
Menurutnya, pola pendidikan yang baik, pasti ujungnya harus baik. Jadi yang harus diperbaiki adalah prosesnya.
“Kalau UN hanya satu hari saja, seharusnya yang diperbaiki itu yang tiga tahunnya, hari-harinya, prosesnya,” tegas None.
Evaluasi, jelas None, sudah bisa dilakukan dalam bentuk ulangan harian maupun mid semester. Dari situ sebenarnya sudah bisa diketahui kelemahan siswa. Nah, apa kekurangannya itu diperbaiki untuk ditingkatkan.
“Bukan hanya karena satu hari menentukan proses yang tiga tahun,” ungkapnya.
Dia mengemukakan, pola setiap siswa dalam belajar menghadapi pertanyaan dan ujian itu berbeda-beda. Jadi pendekatannya harus berdasarkan kebutuhan-kebutuhan siswa.
Selain penghapusan UN, dia juga menyatakan dukungan jika dilakukan pengurangan jam pelajaran. Menurutnya, lebih bagus sedikit tapi fokus dibanding banyak tapi keteteran.
Dia juga menilai UN menciderai hak untuk mengevaluasi siswanya sendiri.
None juga membenarkan jika pelaksanaan UN membutuhkan anggaran yang sangat besar. Belum lagi distribusi soal yang harus berhati-hati.
“Yang harus dikuatkan bukan di UN tapi di proses tiga tahunnya. Tahun pertama apa kurangnya ini anak. Lebih bagus disitu,” tambahnya.
Sementara mekanisme evaluasi belajar untuk siswa, demi efektifitas, cukup berbasis komputer saja. Cukup kirim soal ke email masing-masing dan dijawab dan dikirim kembali ke emailta. Ketika ada salah atau kurang, akan diperbaiki.
“Jadi prosesnya adalah perbaikan bukan penghukuman lulus tidak lulus. Prosesnya adalah remedial,” ungkap None.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif mengatakan, kalau memang Pemerintah Pusat memutuskan untuk menghapus UN, daerah tentu harus mengikutinya.
“Tentu kita harus ikuti kebijakan yang sudah diputuskan pusat,” pungkas Abdul Latif.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Ismunandar juga mengapresiasi kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menghentikan penyelenggaraan Ujuan Nasional di 2017.
Selain dinilai dapat mengukur kompotensi siswa siswi di sekolah, penghentikan sementara waktu penyelenggaraan UN juga tentu dapat mengetahui dan mengevaluasi kompotensi tenaga pendidik di sekolah yang belum masuk dalam standar uji kompetensi guru.
“Penghentian penyelenggaraan UN masih dalam pengkajian oleh pusat. Kalaupun memang benar dilakukan di 2017 mendatang, tentu kebijakan itu kami dukung karena disitulah kami dapat mengetahui kualitas pendidikan ditiap sekolah, baik dengan mengukur kemampuan para siswa dan mengetahui kemampuan para guru yang sudah masuk dalam standar atau belum,” ujar Ismunandar, kemarin.
Ismunandar menambahkan, pelaksanaan atau penyelenggaraan UN sudah diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengontrol serta mengevaluasi pelaksanaan UN diwilayahnya.
Apalagi, penyelenggaraan UN tidak dapat menjadi pengukur penentu kelulusan siswa melainkan hanya menguji pengetahuan siswa yang didapat dari para tenaga pendidik.
Dari hasil UN, Pemerintah Kota Makassar dapat mengetahui sekolah-sekolah di wilayahnya yang memiliki kualitas pendidikan yang baik dengan menghadirkan tenaga pendidik yang berkualitas dan siswa siswi yang berprestasi.(rhm-arf)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top