Dewan Minta Perbaikan Sistem – Berita Kota Makassar
Metro

Dewan Minta Perbaikan Sistem

AKHIR-akhir ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar gencar menyuarakan perbaikan sistem pendidikan di Kota Makassar, bahkan dewan menyetujui jika penghentian pelaksanaan UN untuk perbaikan sistem pendidikan tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, belakangan ini memang UN menjadi momok menakutkan untuk para siswa menjelang pelaksanaan ujian baik tingkat SD, SMP maupun SMA.
Padahal, sejatinya UN bukan untuk mencari kelulusan akhir sekolah bagi siswa, melainkan sebagai langkah pemetaan guna mengetahui kualitas pendidikan.
“Wacana penghentian UN saya kira bagus untuk mengubah sistem pendidikan kita yang sekarang ini, coba kita ambil langkah lain untuk mengubah sistem ini sehingga siswa tidak takut lagi menjelang UN. Padahal sejatinya UN ini untuk mengukur sejauh mana kualitas pendidikan saat ini,”ungkapnya saat ditemui di DPRD Makassar, Jumat (25/11).
Legislator Fraksi PKS ini juga menilai, lulus atau tidaknya siswa setelah mengikuti UN tidak bisa dijadikan patokan kualitas pendidikan apalagi kualitas siswa kita yang ada di daerah lain sangat rendah. Apalagi uji kompetensi guru (UKG) yang didapatkan guru saat ini juga sangat rendah jika dibandingkan dengan pulau Jawa.
“Harusnya jika ingin kualitas pendidikan kita bagus maka materi UN disamakan se-Indonesia. Tidak seperti selama ini, kualitas pendidikan di suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda, sehingga persentase kelulusan lebih tinggi di daerah yang kualitasnya sudah bagus,” bebernya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi D DPRD Makassar, Mario David. Ia menuturkan, pihaknya setuju penghapusan UN bagi murid SD, SMP dan siswa SMA dengan menyerahkan ujian ke daerah masing-masing, sehingga materi soal ujian disesuaikan kualitas setempat.
Untuk itu, kata Mario, jika wacana ini memang benar maka penghapusan UN itu juga sejalan dengan program nasional yakni wajib belajar sembilan tahun.
Terpisah, anggota DPRD Sulsel mengaku belum bisa memberikan tanggapan terkait penghapusan Ujian Nasional (UN) lantaran belum ada keputusan resmi yang diterima dewan. “Iya kami belum dapat memberikan tanggapan sebelum ada keputusan resmi dan Kementrian Pendidikan. Seandainya ada, tentu pihak kementrian akan datang ke daerah untuk memberikan penjelasan,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Syahruddin Alrif. (ita-rif)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top