Politik

Kali Ini Kopel Kritik Anggaran Pilgub

MAKASSAR, BKM–Setelah mengkritik kinerja anggota DPRD Sulsel dan kabupaten kota, kali ini Komite Pemantau Legislatif (Kopel) melontarkan kritiknya terkait mahalnya piaya pelaksanaan Pilgub mendatang. Kopel mengulas habis terkait beban biaya yang akan dikeluarkan untuk membiayai pemilihan daerah nantinya dan keuntungan yang didapatkan masyarakat nanti.
Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq mengatakan besarnya anggaran yang dikeluarkan hanya untuk Pilkada nantinya dinilai sangat tidak refresentatif dan tidak berkepentingan dengan urusan rakyat, tingginya anggaran tersebut tentunya akan menimbulkan pertanyaan lain terkait seperti apa akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut. “Saya melihat anggaran Pilgub nanti yang akan dilakukan serentak di Sulsel yang diperkirakan diatas aRp300 miliar, belum lagi dengan anggaran untuk pengamanan dari kepolisian dan sebagainya,”ujar Musaddaq, Kamis (24/11).
Selain itu, ia juga menilai besaran anggaran yang diperkirakan akan mencapai Rp 1 triliun itu, setidaknya Kopel berharap hasil yang berimbang dengan anggaran yang akan dikeluarkan.
“Kalau anggaran yang diajukan KPU Sulsel untuk pilgub 2018 itu mencapai Rp 670 miliar, dan itu belum termasuk untuk pilkada di tingkat kabupaten coba kita bayangkan anggran sebesar ini gunakan hanya untuk Pilgub sedangkan uang sebesar ini bisa digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu atau infrakstruktur,”tuturnya.
Pengamat Politik Unhas Aswar Hasan juga membeberkan mengenai nasib masyarakat sampai sekarang yang betul-betul membutuhkan bantuan sedangkan anggran itu digunakn untuk politik atau elit tertentu yang disandarkan pada rotasi kepemimpinan yang dalam prosesnya menggunakan biaya yang tidak sedikit. “Kasian juga meliat anggaran yang sangat besar hanya untuk kepentimgan elit-elit tertentu untuk menduduki jabatan, sedangkan kalau kita lihat masyarakat kita banyak sekali yang miskin,”ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Unismuh Luhur Prianto yang mengatakan jika dana Pilgub akan terus memunculkan pertanyaan. Apakah rakyat memang rela dengan hal tersebut? Tentunya juga dengan wakil rakyat di dewan, apakah mereka adalah representasi yang baik terkait hal tersebut?. “Jika kita tinjau maka anggaran sebanyak itu sebenarnya adalah uang rakyat, sehingga yang harus memutuskana apakah itu boleh digunakan atau tidak adalah wakil rakyat,”pungkasnya. (ita/rif)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top