Berita Kota Makassar | Dewan Sahkan Perda Perangkat Daerah Gowa
Gojentakmapan

Dewan Sahkan Perda Perangkat Daerah Gowa

GOWA, BKM — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa akhirnya ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda penyusunan perangkat daerah ini ditandai dalam rapat paripurna DPRD Gowa yang berlangsung di Baruga Karaeng Galesong Pemkab Gowa, Selasa (22/11).
Rapat Paripurna ke 19 masa sidang ketiga ini dihadiri Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Wabup Gowa, H Abd Rauf Malaganni serta unsur Muspida dan para pimpinan SKPD dan para camat lingkup Pemkab Gowa. Pengesahan Ranperda yang dilakukan Ketua DPRD Gowa, H Ansar Zaenal Bate didampingi Wakil Ketua DPRD Gowa, Hamli Halim serta 34 anggota dari 45 anggota dewan ini diawali penyampaian laporan Pansus Perangkat Daerah diwakili Sekretaris Pansus, Hj Syamsuarni Taco.
Dalam laporan Pansus itu, sekretaris Pansus mengatakan, Perda Nomor 18 Tahun 2016 ini menghasilkan keputusan rapat Pansus dengan membentuk 52 SKPD termasuk 18 kecamatan di dalamnya. ”Pansus ini membentuk 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 1 inspektorat daerah, 25 dinas dan 6 badan ditambah 18 kecamatan. Perda ini akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati yang secara teknis akan menetapkan organisasi perangkat daerah baik itu dari segi penamaan, struktur maupun tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi tersebut,” kata anggota Fraksi Golkar ini.
Syamsuarni juga menambahkan, Perda ini memperkuat posisi kecamatan sebagai SKPD kewilayahan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dari promotor pembangunan dan pelayan masyarakat yang dengan sendirinya posisi kecamatan menjadi strategis dalam upaya pelayanan publik dan memberikan fasilitasi program pemerintah lainnya yang tidak bisa digantikan SKPD lainnya.
Sementara itu, Bupati Gowa saat menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tersebut mengatakan, penyusunan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Gowa ini, merupakan upaya dari Pemkab Gowa dalam rangka pembangunan dan pembaharuan produk hukum daerah.
”Pembangunan produk hukum daerah dilakukan dengan membentuk peraturan daerah yang baru yang sebelumnya memang belum ada. Sedangkan pembaharuan produk hukum dimaksudkan untuk menyesuaikan atau mengubah peraturan daerah yang sudah ada sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau penyesuaian dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kabupaten Gowa,” kata Adnan.
Adnan menambahkan, dengan terbentuknya susunan perangkat daerah yang baru ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menuntaskan program pembangunan di kabupaten Gowa dan dapat menjadi dasar hukum untuk lebih meningkatkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat kabupaten Gowa ke depan.
”Terkait dengan keberadaan urusan pertanian sebagai suatu urusan kongruen yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan memiliki potensi sangat signifikan walaupun tidak dominan namun masih memiliki persentase terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Gowa usulan agar nomenklatur dinas pertanian dipecah menjadi dinas tanaman pangan dan hortikultura serta dinas peternakan dan perkebunan sangat kami apresiasi. Mengingat sangat luas dan kompleksnya urusan pertanian ini dan semoga peningkatan kesejahteraan petani di kabupaten Gowa juga bisa lebih ditingkatkan,” jelas Adnan. (sar/mir)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top