Sulselbar

Buat Perda, Dewan Gandeng Kemenkum HAM

BKM/ALALUDDIN KERJASAMA -- Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan bersama Kanwil Kemenkum HAM Sulbar, Andi Dahrif Raried sedang membicarakan rencana kerjasama kedua belah dalam penyusunan Perda mulai tahun 2017.

MAMUJU, BKM — DPRD Sulbar merancang kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Sulbar dalam proses penyusunan Perda (peraturan daerah) mulai tahun 2017 mendatang. Rancangan kerjasama ini digagas saat Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Andi Dahrif Rafied bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan, di Rujab wakil ketua DPRD di Mamuju, Selasa (22/11).
Menurut Hamzah, kerjasama ini menyangkut hal-hal substansi hukum yang memang menjadi hal urgen dalam penyusunan Perda maupun dalam realisasi pelaksanaan Perda.
”Selama ini, dalam tiap penyusunan Perda kita senantiasa melibatkan perguruan tinggi untuk penyusunan naskah akademik. Tapi, substansi hukumnya kami masih bingung. Makanya, kalau kita sudah kerjasama dengan Kemenkum HAM kita sudah ada kemajuan. Nanti kita akan bahas lebih jauh hal-hal apa saja yg dikerjasamakan. Ini nanti yang akan tertuang dalam naskah perjanjian kerjasama,” jelas Hamzah.
Dahrif mengemukakan, kerjasama tersebut menyangkut banyak aspek, mulai dari perencanaan, sosialisasi sebelum dan sesudah pembuatan Perda, juga menyangkut isi utama atau substansi dari Perda.
”Kita ada tim ahli untuk membahas hal itu. Tentunya dalam kerjasama pembuatan Perda dengan DPRD dan Pemda, tim ahli itu banyak berperan. Karena pendapat tim ahli yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan,” jelas Dahrif.
Hamzah menambahkan, untuk tahap awal, DPRD akan melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta pada awal tahun 2017. Sebagai koordinator badan pembentukan Perda di DPRD Sulbar, maka Hamzah akan membawa seluruh anggota badan pembentukan Perda DPRD Sulbar untuk berkunjung sekaligus berkonsultasi dengan badan pembinaan hukum nasional untuk mendapatkan penjelasan secara langsung.
”Setelah kami pulang dan mendapat pengarahan dari badan pembinaan hukum nasional itu, maka akan kita bahas lebih lanjut dengan Kanwil Kemenkum HAM Sulbar. Hingga hal teknis kerjasama nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini. (ala/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top