Politik

Taufiq : Muda-Mudahan Kemenhum HAM tak Banding

IST Taufiq Zainuddin

KEPENGURUSAN Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel yang dipimpin Taufi Zainuddin mulai mendapat angin segar setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat pada sidang yang digelar. Putusan PTUN nomor M.HH-06.AH,11,01 tahun 2016 tanggal 27 April 2016, tentang pengesahan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar ilegal Pondok Gede dibawah kepemimpinan HM Romahurmuziy melalui dua putusan dalam perkara TUN, Selasa (22/11).
Dalam rilis yang dikirim penasehat hukum Djan Faridz, Humphrey R Djemat ke redaksi BKM terdapat lima amar putusan sidang PTUN Jakarta yakni, Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal SK Pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut SK pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede. Keempat, mewajibkan tergugat mengesahkan susunan PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta dengan ketua umum H Djan Faridz dan sekjen HR Achmad Dimyati Natakusuma dan AD ART hasil Muktamar Jakarta sesuai putusan Kasasi MA nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Taufiq yang dimintai tanggapannya mengaku bersyukur atas hasil sidang PTUN Jakarta. “Saya kita kita patut bersyukur proses di PTUN menang, harapan kami agar Kemenkum HAM tidak mengajukan banding,”ujar legislatir PPP Sulsel ini kemarin. (rif)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top