Kopel Sebut Kinerja DPRD Makassar Parah – Berita Kota Makassar
Headline

Kopel Sebut Kinerja DPRD Makassar Parah

MAKASSAR, BKM — Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan dan Kota Makassar di tahun 2016 dinilai tak maksimal. Lembaga legislatif tingkat provinsi dan kota ini masih menyisakan bengkalai tugas menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, kemarin merilis penilaiannya terhadap kinerja legislator Sulsel. Melalui Direkturnya, Musaddaq, Kopel merinci permasalahan yang ada di DPRD Sulsel.
”Ada empat yang masalah di DPRD Sulsel. Masing-masing penetapan 15 prolegda, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan infrastruktur yang ada di 24 kabupaten/kota. Yang paling krusial adalah kurangnya komunikasi antara dewan dengan gubernur,” terang Dadang, sapaan akrab Musaddaq.
Sementara untuk kinerja DPRD Kota Makassar, Kopel menilai lebih parah. Sebab dari segi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Makassarlah yang paling terlambat. Pelaksanaan sejumlah peraturan daerah (perda) mati suri. Sebanyak 59 perda yang telah dihasilkan mandul, akibat pengawasan dewan yang buruk.
Perjalanan dinas anggota dewan sebesar 64 persen, lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan rapat atau menuntaskan 19 prolegda. Yang lebih ironis, kehadiran legislator saat rapat di bawah 46 persen.
”Ini sangat disayangkan. Karena setiap tahun sekretariat DPRD mengalokasikan anggaran peningkatan kapasitas dan kunjungan kerja untuk anggota dewan, baik di DPRD Sulsel maupun Kota Makassar. Jumlahnya cukup besar. Namun tidak memberi efek pada peningkatan kinerja dewan,” cetus Dadang di sekretariat Kopel Jalan Abdullah Dg Sirua.
Di DPRD Sulsel, Kopel menyebut ada 15 prolegda yang seharusnya dirampungkan. Namun kenyataannya, hanya ada tiga yang disahkan. Itupun sebatas ketuk palu. Belum direalisasikan.
Untuk Perda Pendidikan Gratis, pembagiannya 60 persen provinsi dan 40 persen kabupaten/kota, hingga kini belum berjalan optimal. Demikian pula Perda Kesehatan Gratis, juga tidak efektif.
Dadang menyebut contoh kejadian yang menimpa warga di Kabupaten Maros. Mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, hingga akhirnya meninggal dunia.
”Pada bidang infrastruktur sangat mengecewakan. Masih banyak kabupaten yang membutuhkan pembenahan. Namun sayangnya, dewan tidak memiliki pemetaan terkait kondisi infrastruktur di Sulsel. Termasuk mengalokasikan perbaikan jalan di wilayah Luwu, Toraja Utara, Barru dan beberapa kabupaten lainnya,” terang Dadang.
Musaddaq juga membeber masih adanya legislator yang tidak paham dengan tugas-tugasnya. Di DPRD Sulsel, mereka hanya fokus berkutat pada proyek Centrepoint of Indonesia. Sementara infrastruktur di wilayah kabupaten terabaikan.
Apalagi saat ini anggota DPRD Sulsel disibukkan dengan agenda politik, ketimbang mengurusi permasalahan rakyat. ”Mereka sekarang fokusnya di partai. Padahal tugas utamanya mengurus rakyat. Setiap tahun, dari 10 target perda yang harus diselesaikan, hanya dua sampai tiga yang terealisasi,” jelas Dadang.
Untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Makassar selama kurun waktu 2014-2016, dinilai Kopel terbilang boros. Di tahun anggaran 2014, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6,39 miliar. Setahun kemudian turun menjadi Rp2,52 miliar. Namun pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp8,46miliar.
Sementara anggaran kegiatan kunjungan kerja dewan untuk tahun 2014 sebesar Rp4,86 miliar. Meningkat menjadi Rp6,16 miliar pada tahun 2015. Tahun ini bertambah lagi hingga mencapai angka Rp8,07 miliar.
”Setiap tahun anggaran meningkat, sementara kinerja tak ada peningkatan. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja anggota DPRD yakni dengan melihat berapa jumlah produk legislasi yang dihasilkan. Dalam satu atau dua tahun terakhir, dewan tidak pernah mampu merampungkan seluruh ranperda yang ditetapkan sebagai prolegda. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan terus terulang,” jelas Dadang.
Pada tahun 2015 lalu, DPRD Makassar memprogramkan 19 prolegda. Diantaranya ranperda inisiatif pemkot dan usulan dari dewan. Namun yang bisa ditetapkan menjadi perda hanya ada enam. Sedang di tahun 2016, jumlah prolegda makin banyak, namun hanya tuntas tujuh perda. Sementara tahun ini, dewan menarget 25 prolegda. Tapi hingga Agustus, dewan baru mengetuk tiga perda.
“Padahal anggarannya tidak main-main. Selama dua tahun, DPRD menghabiskan anggaran Rp5,97 miliar untuk membahas ranperda dan non ranperda. Malah, di tahun 2016 ini kembali dianggarkan Rp7,79 miliar untuk kegiatan yang sama,” terangnya.
Menurut Dadang, anggaran yang cukup besar tersebut tidak berkorelasi dengan produk legislasi yang dihasilkan. Bahkan dari tahun 2014 sampai Agustus 2016, produktifitas kinerja legislasi anggota DPRD terjun bebas. “Alhasil harapan publik kepada anggota dewan semakin anjlok,” tandasnya.
Bagaimana respons legislator? Zaenal Betta, anggota DPRD Makassar tiga periode balik mengeluh. Ia mengeluhkan makin kurangnya fasilitas yang diterima dewan setiap tahun. Hal itu berbanding terbalik dengan penilaian Kopel.
”Selama tiga periode saya di DPRD Makassar, ini periode paling kritis. Fasilitas yang diberikan untuk dewan makin sedikit,” akunya.
Ketua Fraksi PAN ini mengeluhkan fasilitas makan minum dewan yang ala kadarnya. Menu makanan yang monoton, serta ruang kerja anggota dewan yang berantakan.
“Lihat saja ini gedung. Bagaimana kita mau bekerja dengan baik kalau rapat saja berdesak-desakan, karena bangunan yang sempit. Hanya ruang pimpinan yang diperbaiki,” cetusnya.
Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta menilai penilaian dan kritikan yang disampaikan Kopel tidak beralasan. ”Kita semua sudah bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja dewan. Itu terlihat dari rapat-rapat dan frekwensi pansus yang semakin meningkat di dewan,” ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Endre Mallanti Cecep Lantara menekankan agar penilaian Kopel disertai dengan parameter yang jelas. “Perlu ditentukan parameternya dulu, khususnya kinerja DPRD Sulsel di bidang kesehatan dan pendidikan. Karena kerja-kerja kami dalam rangka mengawal program-program pemerintan dibidang kesehatan maupun pendidikan,” ujar Endre, Selasa (22/11).
Politisi Partai Demokrat Sulsel ini menilai, di bidang pendidikan, pihaknya mempersiapkan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi dengan lahirnya peraturan daerah (perda). Selain itu, penyelenggaraan kesehatan yang merupakan perda terbaik se-Sulsel.
“Di bidang kesehatan, proses integrasi Jamkesda ke BPJS sampai saat ini telah mengcover 1,5 juta warga Sulsel yang masuk kategori miskin dan tidak mampu. Sebagai bahan evaluasi kami, mungkin perlu diketahui kinerja yang masih rendah,” jelas mantan anggota DPRD Makassar ini.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel lainnya, Sri Rahmi balik menuding Kopel kurang memiliki dasar bila menuduh kinerja dewan tak maksimal. Legislator PKS ini menilai indikator penilaian Kopel tak jelas
“Apa indikatornya, tolong tanya kopel dulu,” tulis Sri Rahmi yang juga pernah menjadi legislator PKS di DPRD Makassar. (ita-arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top