Metro

Dewan Setuju Aset Pemkot Disertifikatkan

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyetujui jika Pemerintah Kota Makassar mensertifikatkan aset yang ada di Kota Makassar.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Bidang Hukum dan Pemerintahan, Mustagfir Sabri mengatakan, tugas utama pemkot adalah menjaga aset pemerintah dan mensertifikatkan seluruh aset milik pemerintah agar tidak lagi menuai masalah dikemudian hari.
Rencananya, pemkot akan mensertifikatkan aset seperti balai kota, anjungan dan rumah jabatan dengan anggarannya Rp1 miliar. Anggaran tersebut menurun dibandingkan angaran tahun 2015 sebesar Rp3 miliar.
Legislator Fraksi Hanura ini menambahkan, bukan hanya aset saja yang perlu disertifikatkan, tetapi seluruh lahan yang merupakan lahan milik pemerintah, sehingga tidak lagi dicaplok oleh pihak ketiga.
“Bagus lah jika sudah seperti itu, karena banyak aset pemkot yang tidak punya sertifikat kepemilikan. Seperti halnya gedung DPRD ini harusnya segera di buatkan sertifikat nya,” katanya, Selasa (22/11).
Hal senada dikatakan Ketua Pansus Aset DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir. Ia mengatakan, sertifikat aset harus segera dilakukan sebab puluhan lahan pemkot yang tidak punya sertifikat. “Haruslah pemkot mensertifikatkan seluruh aset dan hal ini memang sudah ditekankan dalam rapat pansus aset bahwa, mulai tahun depan seluruh aset pemkot segera disertifikatkan,” bebernya.
Sehari sebelumnya, Kepala Bidang Aset Pemkot Makassar, Iswady Podasi mengatakan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar telah mendata dan mengusulkan sebanyak 24 lokasi di Makassar yang diklaim sebagai aset Pemkot Makassar. 24 lokasi tersebut berupa lahan yang berdiri bangunan puskesmas dan sekolah.
“Tahun ini ada 24 lokasi yang sudah kami usulkan ke BPN Makassar untuk disertifikatkan. Kebanyakan adalah lahan bangunan puskesmas dan sekolah. Kami harap di tahun 2017 mendatang semua aset sudah disertifikatkan,” jelasnya.
Di tahun ini lanjut Iswady, aset Pemerintah Kota Makassar yakni bangunan Kantor Balai Kota Makassar, rumah jabatan (Rujab) Wali Kota, Anjungan Pantai Losari, Anjungan Bugis-Makassar dan Anjungan Toraja-Mandar juga diusul disertifikatkan. Anggarannya-pun mencapai Rp1 miliar.
“Semua lokasi atau lahan yang kita usulkan ke BPN Makassar sudah diukur, dan akhir tahun sudah ada sertifikatnya. Anggaran yang dikeluarkan itu sebesar Rp1 miliar untuk empat lokasi yang termasuk dengan pengurusan notaris dan masing-masing lokasi itu menggunakan anggaran sebesar Rp590 ribu khusus sertifikat. Kendala yang kita alami dalam mensertifikatkan aset itu ada pada BPN Makassar, karena kita hanya mendata dan mengusulkan. Sedangkan BPN Makassar memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat,” akunya.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top