Dewan Tetapkan 23 Dinas dan 5 Badan – Berita Kota Makassar
Gojentakmapan

Dewan Tetapkan 23 Dinas dan 5 Badan

JENEPONTO, BKM – Rapat paripurna DPRD Jeneponto tentang susunan perangkat daerah atau lazim disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berlangsung di ruang rapat utama DPRD Jeneponto, Jumat malam (18/11) sekitar pukul 22.30 wita. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin, juga dihadiri Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar, Wabup, H Mulyadi Mustamu, dan pimpinan SKPD.
Dalam rapat tersebut ditetapkan 23 dinas dan 5 badan. Selain itu, sejumlah kantor naik menjadi dinas. Seperti disampaikan jubir Panja OPD DPRD Jeneponto, Zainuddin Bata, susunan perangkat daerah atau OPD yang tertuang dalam PP No 18 tahun 2016 tingkat kabupaten Jeneponto, di antaranya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PU dan tata ruang, dinas pertanian, dinas sosial, dinas infokom dan statistik, dinas perindustrian dan perdagangan (Perindag), dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), dinas lingkungan hidup, Satpol PP dan pemadam kebakaran (Damkar), dinas penanaman modal dan PTSP, dinas perhubungan, dinas ketahanan pangan, dinas pemerintahan desa, dinas pengendalian penduduk dan KB, dinas tenaga kerja (Disnaker) dan transmigrasi, dinas perikanan, dinas perumahan, kawasan, pemukiman dan pertanahan, dinas Perpus dan arsip, dinas pemuda dan olahraga, serta dinas koperasi dan UKM.
Selain itu, dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto yang baru ini, juga dilengkapi lima badan, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), badan keuangan & asset daerah, badan pendapatan, badan kepegawaian dan SDM, serta badan penanggulangan bencana daerah.
Kabag Ortala Setda Jeneponto, Hj Elly Isriani, mengatakan, dinas kehutanan dan perkebunan yang sebelumnya dipimpin Chaidir Bulu dihapuskan. Selanjutnya bidang kehutanan ditarik ke Pemprov Sulsel dan bidang perkebunan dimasukkan ke dinas pertanian. Sekarang tidak ada lagi kantor. Seperti kantor penanaman modal bergabung dengan PTSP. Kantor Perpus naik kelas menjadi dinas Perpus dan arsip, kantor Satpol PP naik kelas menjadi Satpol PP dan Damkar. Ada juga dinas berdiri sendiri berpisah dengan induknya, seperti dinas pendapatan yang selama ini bergabung dengan dinas PPKAD. Sedangkan dinas tataruang bergabung dengan dinas PU dan tataruang.
”Soal pengisian pejabat eselon II, maka pejabat eselon II yang menduduki sekarang akan dilakukan jobfit atau kesesuaian. Sedangkan pejabat eselon III akan dilakukan uji kompetensi terbuka,” jelasnya. (krk/mir/c)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top