Sulselbar

AMTI Demo Tolak Bandara

Welem Sambolangi

MAKALE, BKM — Demo Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) di Kementrian Perhubungan, Kamis (17/11) pekan lalu agar membatalkan kelanjutan pembangunan Badar Udara di Buntu Kuni Kecamatan Mengkendek menuai kecaman dari berbagai pihak. Apalagi tuntutan AMTI sampai meminta memindahkan lokasi bandara ke Toraja Utara dinilai sangat tidak logis. Apalagi demo tersebut tak mewakili aspirasi masyarakat Toraja secara keseluruhan. Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi menilai demo AMTI diduga kuat digerakan orang Toraja sendiri. Hal ini sangat disayangkan apalagi seluruh komponen di Ttaor baik Pemkab, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda telah mengerahkan seluruh kemampuan guna menyakinkan pemerintah pusat agar bisa mengucurkan anggaran demi kelanjutan bandara tersebut.
Menurut Welem, saat orang Toraja memperjuangkan anggaran dan telah disetujui Kemenhub masuk APBN tahun anggaran 2017, tiba-tiba ada segelintir orang menolak dengan alasan dan dalih yang tidak jelas.
”Baik sebagai pribadi maupun institusi saya menolak gerakan ini. Kuat dugaan ada kepentingan dan ingin mengambil keuntungan dari ini semua,” tegas Welem.
Ketua DPD Golkar Tator ini menambahkan kehadiran bandar udara akan sangat membantu dunia pariwisata di Toraja. ”Ini semata-mata demi meningkatkan kunjungan wisman dan wisnus,” tandasnya.
Selain itu kehadiran bandara juga akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. Apalagi setelah pariwisata Toraja masuk kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) sangat butuh ditunjang bandar udara yang strategis dan representatif.
Kondisi tersebut sangat beralasan sebab perjalanan lewat darat dengan jarak tempuh kurang lebih 400 km habiskan waktu 7-8 jam tentu sangat melelahkan.
”Makanya saya salut dan apresiasi pernyataan anggota DPR RI Markus Nari bahwa Bandara Mengkendek adalah harga mati bagi orang Toraja,” tambahnya lagi.
Bupati Tator Nicodemus Biringkanae mengaku demo AMTI menolak bandar udara sangat provokatif dan meresahkan masyarakat. Karena anggaran kelanjutan pembangunan sudah disetujui Kemenhub dan kenapa tiba-tiba segelintir orang menolak melalui aksi demo.
”Masyarakat Tator dan Torut jangan diprovokasi.
Bukankah kita orang Toraja diikat dalam satu kesatuan Sangtorayan dengan kehidupan masyarakat yang spesipik dan majemuk. Kedua daerah ini hanya dipisahkan pada persoalan admistratif saja,” imbuh Nico. (gus/C).


Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top