Gojentakmapan

Sering Mangkir, Legislator Perlu Disanksi PAW

JENEPONTO, BKM — Masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan anggota DPRD Jeneponto jelang berakhirnya tahun 2016, ternyata tidak membuat mereka makin bersemangat. Justru sebaliknya, ada di antara mereka sering mangkir saat rapat maupun sidang di dewan. Sejumlah PR yang belum diselesaikan, seperti penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), APBD Perubahan 2016, penetapan KUA PPAS 2017, dan APBD Pokok 2017.
Hal ini tergambar pada acara penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat harus molor sekitar dua jam dari sedianya pukul 20.30 wita namun baru kourum sekitar pukul 22.30 wita. Itu pun yang hadiri hanya 23 orang dari 40 orang anggota DPRD Jeneponto. Selain itu, tanpa dihadiri dua unsur pimpinan, yakni Wakil Ketua I, H Paris Yasir dan Wakil Ketua II, H Asrul Arif Lachmuddin.
Sehingga mendapat interupsi dari Ketua Fraksi PAN, Asdin Asis Beta. Dikatakan, Ketua DPRD Jeneponto harus bersikap, mengambil tindakan tegas, mengevaluasi oknum anggota dewan yang sering mangkir saat akan mengikuti rapat. Selanjutnya didorong ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto untuk diperiksa dan disampaikan ke partainya untuk diberi teguran atau sanksi pemecatan atau Pergantian Antar Waktu (PAW).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, H Muh Kasmin ini turut dihadiri Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar, Wabup, H Mulyadi Mustamu, serta para Perkopimda, pimpinan SKPD, para camat, lurah, dan kades, di ruang rapat utama kantor DPRD, Jumat malam (18/11). Asdin menegaskan, kalau tidak ada teguran atau sanksi akan menjadi preseden buruk ke depan.
”Makanya harus diberi sanksi tegas,” kata Asdin.
Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin, merespon positif masukan dari Asdin. Dikatakan, pihaknya segera menindaklanjutinya. Begitu pula kalau bupati butuh bantuan tentang penempatan orang di pimpinan SKPD, dewan siap membantu. Sementara itu, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, mengatakan, kinerja eksekutif dan legislatif harus berjalan berbarengan untuk menggerakkan roda pemerintahan ke depan.
”Dan yang sangat mendesak adalah penetapan KUA PPAS dan Perda APBD Pokok 2017,” kata Iksan. (krk/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top