Dewan Ingatkan Anggaran Drainase Harus Terealisasi – Berita Kota Makassar
Metro

Dewan Ingatkan Anggaran Drainase Harus Terealisasi

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali mengingatkan Pemerintah Kota Makassar agar serius membelanjakan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 sebelum akhir tahun, khususnya anggaran untuk program pembangunan drainase dan selokan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan, sangat disayangkan jika memasuki akhir 2016 ini alokasi anggaran untuk pembangunan drainase dan selokan tidak terpakai maksimal dan hanya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Sementara drainase hingga saat ini masih butuh penanganan serius dari pemerintah kota.
“Kegagalan besar pemerintah kota jika anggaran pembangunan drainase dan selokan tidak terpakai maksimal dan menjadi silpa. Artinya mereka tidak serius bekerja, sementara drainase hingga saat ini masih butuh penanganan serius,” saat dihubungi BKM, Minggu (20/11).
Legislator Fraksi PPP ini juga menjelaskan, alasan apapun yang dikemukakan oleh pemerintah kota dalam laporan pertanggungjawaban nantinya akan ditolak. Sebab, pembenahan drainase dan selokan di Makassar tidak hanya pada satu titik, namun hampir sekota Makassar.
Selain itu, menurutnya, anggaran untuk pembangunan drainase dan selokan semakin sedikit sebab pemkot sendiri yang mengajukan pengurangan di saat pembahasan APBD Perubahan 2016. Dari Rp16,5 miliar lebih menjadi Rp 16,3 miliar atau terdapat kekurangan sekitar Rp200 juta lebih.
“Anggaran sudah berkurang, jadi tidak ada lagi alasan kalau anggaran itu tidak terserap semuanya. Kita harap jangan menjadi silpa,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD lainnya, Basdir menilai, sejauh ini pembangunan drainase belum mampu memberikan solusi di saat kota Makassar diguyur hujan. Ia berharap agar pemerintah memikirkan solusi yang lain dalam mengantisipasin terjadinya genangan.
“Pembangunan waduk serta perombakan sistem saluran drainase saat ini perlu dilakukan karena saat ini kita membuthkan solusi yang lain dalam mengantisipasiterjadinya genangan agar setiap tahun tidak berulang lagi,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga mendesak pemerintah agar menerapkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggusur bangunan yang ada diatas zona ruang terbuka hujau (RTH) dan zona resapan.(ita)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top