Pemkab Bakal Naikkan NJOP – Berita Kota Makassar
Gojentakmapan

Pemkab Bakal Naikkan NJOP

MAROS, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berencana menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal ini didasarkan karena sejak 2014 lalu NJOP tidak pernah naik. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispenda kabupaten Maros, Baharuddin, mengatakan, sejak diserahkan pengelolaannya dari Kantor Pajak Pratama Maros ke Dispenda pada 1 Januari 2014 lalu, NJOP belum pernah ada kenaikan. Bahkan saat ini masi terdapat nilai NJOP di Maros sebesar Rp3.500 ribu per meter.
”Sebelum kenaikan ini kita minta masing-masing desa buat zonasi nilai kemudian sosialisasi kenaikan. Harapannya 2017 nanti NJOP di Maros paling rendah Rp35 ribu per meter. Jadi tidak ada lagi seharga Rp3.500 per meter,” ujar Baharuddin, Kamis (17/11).
Dispenda menargetkan, kata Baharuddin, dari kenaikan NJOP ini target PBB tahun 2017 mendatang setelah pendataan bisa mencapai Rp20 miliar dengan lebih fokus pada perusahaan-perusahaan besar, seperti Angkasa Pura yang mengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, perumahan-perumahan di Moncongloe serta pergudangan di daerah Marusu. Sedangkan realisasi PBB tahun 2016 sebesar Rp9 miliar dari target sebesar Rp14 miliar. ”Ke depan dalam pengelolaan PBB, pihak kecamatan akan lebih diaktifkan dengan melibatkan sekretaris PBB kecamatan agar aktif melakukan pendataan dan penagihan,” pungkas Sekda Maros ini.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Maros, HA Patarai Amir mendukung rencana Dispenda menaikkan NJOP 2017 mendatang. Menurutnya, memang sudah waktunya NJOP Maros naik mengingat belum pernah naik sejak dikelola Dispenda Maros. ”Apalagi sektor PBB masih sangat minim. Salah satu indikasinya karena rendahnya nilai objek pajak dibanding kondisi yang ada. Tentu kita sangat support pemerintah daerah tetapi kita ingatkan data harus valid serta zonasi harus jelas,” bebernya. (ari/mir/c)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top