Berita Kota Makassar | 103 PNS Disanksi Disiplin, 26 Bercerai
Headline

103 PNS Disanksi Disiplin, 26 Bercerai

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 103 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Makassar telah mendapatkan sanksi. Angka tersebut terhitung dalam rentang waktu Januari hingga November 2016.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pemberian sanksi itu mengalami peningkatan. Sebab di tahun 2015 hanya 76 PNS yang mendapatkannya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Basri Rakhman menyampaikan hal itu kepada BKM, kemarin. Ia kemudian merinci angka PNS serta bentuk-bentuk sanksi yang diberikan.
Untuk sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis diberikan kepada 86 PNS. Sedangkan hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji selama satu tahun ada satu orang. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun sebanyak dua orang.
“Untuk hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun ada 10 PNS. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan kepada empat PNS,” jelas Basri Rakhman.
Khusus di tahun 2015 lalu, hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan diberikan kepada 25 PNS. Teguran tertulis 22 PNS, dan pernyataan tidak puas secara tertulis diberikan untuk dua PNS.
Untuk hukuman disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaji selama satu tahun diberikan satu PNS. Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun sebanyak empat PNS. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun satu orang.
Untuk penjatuhan hukuman disiplin berat, seperti penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga bulan ada enam PNS. Pembebasan dari jabatan sembilan PNS. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada enam PNS.
“Kalau kasus perceraian yang dilakukan pegawai di tahun ini tercatat 26 orang. Menurun dari tahun lalu yang jumlahnya 34 orang. Untuk penyebabnya, ada karena perselingkuhan. Ada juga masalah ekonomi,” jelasnya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh meminta kepada seluruh PNS Pemkot untuk lebih mengedepankan disiplin dalam bekerja. Tidak ada toleransi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.
”Ketika melakukan pelanggaran secara terus menerus, tentu diberikan sanksi. Mulai yang ringan, sedang hingga berat. Jadi jangan coba main-main,” tegasnya saat dihubungi, kemarin.
Banyaknya PNS yang diberikan sanksi disiplin, menurut Sekkot, menjadi pertanda jika masih banyak pegawai yang tidak mengedepankan kedisiplinan. Fakta ini memang mengharuskan adanya penjatuhan sanksi untuk memberikan efek jera.
Merespon kian banyaknya PNS pemkot yang mendapat sanksi, anggota DPRD Makassar memita BKD untuk merilis nama-nama aparatur yang bermasalah itu. Selanjutnyan, dewan akan menerbitkan rekomendasi yang diteruskan ke wali kota, agar PNS malas tersebut diberi sanksi tegas supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya.
Selaku Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir meminta agar data PNS yang telah disanksi itu diserahkan kepadanya. Data tersebut akan dijadikan referensi untuk disampaikan ke walikota dalam pemberian sanksi yang lebih tegas.
”Serahkan ke kita itu data supaya bisa ditindaklanjuti. Pemkot harus menekankan pentingnya disiplin bagi PNS, agar jumlah pelanggar tidak bertambah setiap tahun,” kata Wahab.
Legislator Fraksi Golkar ini menilai, banyaknya PNS pemkot yang melanggar disiplin, salah satunya karena pemberlakuan sistem absensi yang ketat. Dengan sistem ini, tingkat kehadiran PNS bisa terdeteksi.
Ketidakhadiran dan sering bolosnya seorang PNS, menurut Wahab, akan berdampak buruk pada pelayanan masyarakat. Sudah jauh-jauh datang untuk mengurus sesuatu, tapi pegawai yang seharusnya memberi pelayanan tidak berada di tempat.
”Kan kasihan kalau begitu. Informasi dan laporan seperti ini sudah banyak kita dapat dari masyarakat,” kata Wahab.
Anggota Komisi A, Busranuddin Baso Tika sangat menyayangkan banyaknya PNS pemkot yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas. Legislator PPP inipun mendorong BKD serta Inspektorat untuk tidak segan-segan memberikan sanksi kepada PNS pelanggan disiplin.
”Sudah benar sanksi dengan memberikan surat peringatan. Jika masih terus melanggar, berhentikan dan copot status PNSnya. Karena akan membuang-buang anggaran untuk menggajinya,” cetus Busranuddin. (arf-ita/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top