TP4D Soroti Sumur Bor Rp 9 M – Berita Kota Makassar
Sulselbar

TP4D Soroti Sumur Bor Rp 9 M

LAMABN -- TP4D Kejari Parepare menyoroti progres proyek pembangunan sumur bor yang dinilai lamban.

PAREPARE, BKM — Pembangunan sumur bor yang tersebar di enam titik di Kota Parepare dengan anggaran Rp 9 miliar menjadi sorotan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, Pembangunan dan Daerah (TP4D) Kejari Parepare.
Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak Oktober dan akan berakhir Desember 2016. Dengan sisa waktu kurang lebih satu bulan progres pekerjaanya baru mencapai 35. Melihat kondisi tersebut tim TP4D memanggil semua terkait seperti Kadis PU selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor dan Kepala Inspektoprat ke Kejaksaan, Selasa (15/11).
Mereka datang ke Kejari untuk dimintai keterangan terkait progres pekerjaan termasuk adanya pengeboran sumur bor yang tidak maksimal sesuai yang tertuang dalam draf kontrak sehingga harus pindah lokasi. Ini akibat dari konsultan perencana tidak matang dalam merencanakan proyek.
Kejari Parepare, Reskiana Ramayanti menegaskan pelaksana proyek diminta tidak bermain-main dalam hal penggunaan anggaran proyek senilai Rp 9 miliaran tersebut. TP4D bertugas mengawasi kinerja rekanan, konsultan pengawas, konsultan perencana dan PPK. Apabila manfaatnya tidak dirasakan masyarakat dan merugikan negara, maka pihaknya akan melakukan tindakan hukum.
”Ingat jangan main-main masalah proyek ini, jika ada indikasi kerugian negara sesuai temuan BPK setelah audit, maka kami tidak segan menindak tegas sesuai hukum berlaku,”tuturnya.
Reskiana menilai kelemahan konsultan perencana yang tidak bekerja professional dapat merugikan rekanan, karena perencanaan yang matang maka pasti hasilnya juga bagus, tetapi bilamanan perencanaanya tidak bagus maka pasti merugikan pihak lain yang berindikasi pada kerugian Negara.
Ketua Tim TP4D, M. Yusuf Syahrir menyimpulkan hasil rapat tim TP4D pekerjaan sumor bor masih minus 40 persen penyerapanya yang mestinya sudah 75 persen namun masih 35 persen terlaksana.
“Jadi saya harap semua kekurangan ditemukan di lapangan dicatat secara agar pertanggungjawabanya jelas dan harus ada ahli yang memberikan keterangan terkait soal pembangunan sumur bor apakah layak atau tidak mengenai air yang ditemukanya,”jelas Yusuf.
Dalam kontrak pengeboran sumur bor harus mengacu pada penemuan air sebanyak 20 liter perdetik, jika kurang dari itu maka itu dinyatakan keuntungan besar bagi rekanan tapi merugikan keuangan daerah yang berdampak pada indikasi Korupsi.
Kepala Inspektorat Parepare Muh Husni Syam mengatakan kekurangan volume harus segera dikaji karena tidak boleh dibiarkan dengan wkatu sisa satu bulan lebih ini. (smr/C)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top