Gojentakmapan

Gugatan BPJS Bupati Gowa Mulai Diproses MK

IST SIDANG PERDANA -- Sidang perdana gugatan Pemkab Gowa terhadap BPJS Kesehatan mulai berlangsung di MK. Sidang ini dihadiri Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan didampingi delapan kuasa hukumnya.

GOWA, BKM — Keseriusan Pemkab Gowa mengajukan gugatan terhadap proses pelayanan Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kini betul-betul dilakukan. Buktinya, gugatan yang diajukan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan tersebut mulai digulirkan sidang perdananya, Senin (14/11) pukul 14.00 WIB di gedung MK di Jakarta.
Sejumlah pengacara yang telah dipersiapkan Pemkab Gowa, antara lain Hendrayana SH, Andi Irwanda Ismunandar SH, Arief Ariyanti SH, Arfian Syah Putra SH, Sugeng Susilo SH MH, Mappinawang SH, Sofyan Sinte SH, serta Mursalin Jalil SH mewakili Pemkab Gowa dalam persidangan tersebut.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian materiil UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap UUD RI tahun 1945 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Hendrayana, salah seorang tim pengacara Pemkab saat dikonfirmasi usai sidang menjelaskan, ketentuan yang tertuang dalam UU BPJS itu membuat hak atau kewenangan pemohon dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan penganggaran terkait penyelenggaran jaminan sosial berupa pelayanan kesehatan gratis di daerahnya, tidak dapat dijalankan secara optimal berdasarkan keragaman, kekhususan dan karakteristik sesuai kebutuhan dan aspirasi warga negara Indonesia yang ada di daerah.
Selain itu, masih kata Hendrayana, pembebanan kewajiban membayar iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 UU BPJS merupakan bentuk pengaturan. Ini menurut pemohon sangat membatasi untuk melaksanakan asas otonomi yang seluasnya dan tugas pembantuan. Dengan sistem BPJS, pihaknya harus mengeluarkan dana lebih besar untuk membayar iuran bagi masyarakat Gowa yang tidak termasuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tapi dapat dikategorikan sebagai masyarakat tidak/kurang mampu untuk membayar iuran BPJS yang sebelumnya memperoleh pelayanan kesehatan gratis yang biayanya ditanggung sepenuhnya Pemkab.
Dalam sidang yang dipimpin Suhartoyo selaku majelis hakim ketua didampingi dua majelis hakim konstitusi lainnya, yakni Aswanto dan Maria Farida Indrati tidak banyak memberikan komentar. Ketiga hakim konstitusi ini hanya sedikit merevisi terkait materi gugatan dan memberi masukan untuk dilakukan perbaikan.
Tim Kuasa hukum pemohon, Mappinawang sendiri usai sidang pembuka itu mengaku siap melengkapi materi gugatan seperti yang disarankan majelis hakim konstitusi. ”Pada intinya, apapun yang disarankan majelis, kita akan lakukan perbaikan,” ujar Mappinawang.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan yang turut hadir bersama para kuasa hukum yang ditunjuknya, berharap agar gugatan tersebut berproses lancar dan dapat dikabulkan MK. Sehingga apa yang menjadi keinginan Pemkab Gowa dalam menolak keberadaan BPJS Kesehatan di Gowa bisa dikabulkan dan tidak menjadi beban bagi masyarakat Gowa seutuhnya.
”Inilah suatu bentuk kesyukuran karena sudah diterima MK melalui sidang tersebut. Dimana materi-materi gugatan telah kita masukkan dan telah diberikan saran dan pendapat oleh hakim. Oleh karena itu, kita akan merevisi beberapa kekurangan yang belum dilengkapi dan akan disempurnakan lagi,” kata Adnan. (sar/mir)


Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top