Berita Kota Makassar | Gaji Pengawai Honorer Sulit Naik
Metro

Gaji Pengawai Honorer Sulit Naik

MAKASSAR, BKM– Desakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar untuk menaikkan tunjangan pegawai honorer dari Rp500.000 menjadi Rp1 juta per bulannya sulit terwujud. Pasalnya alokasi untuk pemberian tunjangan ke pegawai honorer tidak cukup.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas menegaskan, pemerintah harus lebih selektif dalam mempekerjakan tenaga honorer di SKPD ataupun di kantor kelurahan, karena jumlah kuota honorer saat ini sudah melebihi, sehingga kenaikan gaji yang ingin diberikan ke mereka terganjal oleh beban biaya.
Kata legislator Fraksi Gerindra ini menambahkan, disamping banyaknya tenaga honorer yang beban kerjanya lebih besar daripada pegawai negeri sipil (PNS), juga tidak sedikit honorer yang malas berkantor dan sering membolos di jam kerja sehingga dewan ingin merekomendasikan pemangkasan jumlah honorer.
“Yang malas-malasan seharusnya dikeluarkan saja, agar yang rajin dapat ditingkatkan honornya. Kalau sekarang dinaikkan gajinya agak sulit karena APBD kita sudah mengalami pemangkasan,” ujarnya saat di ruang Fraksi Gerindra Gedung DPRD Makassar, Selasa (15/11).
Di tempat yang sama usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Makassar, kemarin, Ketua Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Makassar, Ibrahim Saleh mengaku telah melakukan upaya untuk memberikan penghargaan sekitar 5.438 kepada tenaga honorer se Kota Makassar dengan cara menaikkan tunjangan. Hanya saja, pemerintah kota masih kekurangan anggaran saat ini.
“Kami telah lakukan segala macam cara agar tunjangan honorer dapat mencapai pemberian upah minimum provinsi (UMP) kepada buruh sekitar Rp2,5 juta, Tapi dengan belanja yang cukup besar serta jumlah tenaga honorer juga besar sehingga masih tertahan di angka Rp500.000 per bulannya,” bebernya.
Menurut Ibrahim, untuk memberikan tunjangan honorer setiap bulannya, dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,7 miliar lebih atau sekitar Rp32 miliar lebih selama setahun. Jumlah itu belum termasuk dengan tunjangan hari raya yang rutin diberikan pemerintah kota saat menjelang lebaran.
“Logikanya gampang saja, jika honor Rp500.000 itu tidak cukup pasti mengundurkan diri sebagai tenaga honorer, sebab tidak hanya menerima gaji Rp500.000, tetapi sejumlah tunjangan dia terima asalkan mereka rajin masuk,” katanya.
Sebut saja, tenaga honorer di beberapa satuan kerja perangkat (SKPD) tertentu, seperti Satpol PP, Damkar dan Dishub dapat diratakan gajinya sekitar Rp3 juta perbulannya, apalagi honorer di Dispenda. Hal ini disebabkan adanya anggaran untuk kegiatan jaga serta anggaran makan dan minum.
“Tiga SKPD itu banyak di lapangan jadi memang kita alokasikan lebih besar, namun yang bertugas mengurus administrasi seperti di perkantoran relatif lebih kecil tapi tetap ada tunjangan lain yang kita berikan,” tutupnya.(ita)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top