Headline

Demo Besar Jika Ahok tak Tersangka

MAKASSAR, BKM — Aksi demo besar-besaran disebut-sebut akan digelar 25 November mendatang. Rencana ini masih lanjutan dari aksi serupa yang berlangsung 11 November lalu.
Tanggapan berbeda disampaikan politisi, akademisi serta ormas Islam di Makassar. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB menilai aksi damai ini diprediksi akan lebih besar dari sebelumnya. Hal itu jika pihak kepolisian tidak menjadikan Gubernur DKI non aktif, Basuk Thajaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
“Jika polisi tidak mentersangkakan Ahok, bisa saja aksi nati jauh lebih besar,” ujar Irfan yang juga anggota DPRD Sulsel, Selasa (15/11).
Politisi PKPI Sulsel, Muhammad Arkam berharap demo tetap berlangsung secara kondusif. Menurutnya, demo untuk menyampaikan aspirasi diatur oleh undang-undang. Aksi seperti ini bolah saja dalam era demokrasi. Namun sedapat mungkin menghindari gesekan antara pendemo dengan aparat.
“Kita harus menjaga susana agar tetap kondusif. Kita kawal proses hukum secara transparan agar semua masyarakat dapat memahami serta dapat menjadikannya sebagai pelajaran di masa mendatang,” jelasnya.
Dosen politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Arqam Azikin memberikan apresiasi atas rencana aksi 25 November mendatang. Alasannya, setiap warga negara dan kelompok dijamin haknya untuk menyuarakan pendapatnya di tengah masyarakat.
”Aksi yang dilakukan ormas Islam menjadi bagian dari aspirasi rakyat atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok berdasarkan fatwa MUI. Tujuannya, agar kasus tersebut tidak berlarut-larut. Penuntasan hukum dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat muslim perlu menjadi pertimbangan penting bagi kepolisian secara profesional tanpa ragu,” ujar Arqam.
Menurutnya, lebih elegan lagi bila Ahok menghargai suara moral umat Islam, agar mengakui kesalahannya. Utamanya karena telah menyinggung ayat suci Alquran saat menjabat Gubernur DKI ketika berbicara di depan warga Kepulauan Seribu.
Dikatakan Arqam, seorang pemimpin atau kepala daerah tidak boleh menyinggung urusan suku, agama dan etnik di tengah publik. Karena seorang kepala daerah merupakan pembina segenap ormas, parpol, LSM dan lain di wilayahnya.
“Aksi 25 November silakan saja berjalan dengan damai dan tetap koodinasi dengan aparat keamanan. Itu untuk menjaga kebersamaan ummat Islam dan aparat yang bertugas di lapangan,” jelas Arqam.
Dosen politik Unibos 45, Arief Wicaksono juga mengapresiasi rencana aksi nanti. Hanya saja Arif berharap semoga tetap kondusif.
“Semoga bukan aksi lanjutan 4 November lalu. Karena saya khawatir seluruh elemen bangsa ini akan kehabisan energi untuk mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi persoalan,” pungkas Arief.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sulsel, Faisal Silenang membantah tekait adanya rencana demo bela agama tersebut. “Saya tidak tahu soal rencana itu. Saya tidak berkewenangan memberikan pendapat soal itu,” tegas Ical, sapaan akrab Faisal Silenang saat dikonfirmasi.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Wahdah Islamiyah Sulsel, Rahmat Abdurrahman juga belum bisa memastikan rencana aksi tersebut. ”Kami bagian dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) NUI sebagai koordinator aksi di Jakarta belum mempublis aksi berikutnya,” ujarnya, kemarin.
Menurut Rahmat, pihaknya masih mengikuti perkembangan terkait hasil gelar perkara yang dilakukan Mabes Polri. ”Kita tunggu hasil gelar perkaranya, yang rencana diumumkan besok (hari ini),” ujarnya.
Dia berharap hasil gelar perkara bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Apalagi kasus ini soal penistaan agama. ”Mudah-mudahan hasilnya nanti tidak jauh dari harapan kami, yaitu statusnya menjadi tersangka,” tandasnya. (rif-mat/rus)


Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top