APBD 2017 tak Kunjung Dibahas – Berita Kota Makassar
Metro

APBD 2017 tak Kunjung Dibahas

MAKASSAR, BKM–Pertengahan tahun sudah terlewati, bahkan kini sudah masuk November, namun APBD Pokok 2017 tidak kunjung dibahas.

Ironisnya lagi, 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Makassar dari Badan Anggaran (Banggar) lebih memilih sibuk kunjungan kerja ke Jakarta, dengan agenda berkonsultasi di Kementrian Dalam Negeri. Kunjungan anggota Banggar dilaksanakan mulai Selasa hingga Jumat pekan ini.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq mengatakan, seharusnya legeslatif dan eksekutif kompak menyelesaikan pembahasan APBD Pokok 2017. Setelah itu, barulah melakukan kunjungan kerja. Apalagi saat ini belum ada proses pembahasan untuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
“Seharusnya dewan dan pemerintah kota lebih serius dalam menuntaskan pembahasan APBD Pokok 2017. Karena waktu yang tinggal satu bulan lebih. Kapan lagi mereka membahas anggaran. Saat rapat mereka juga tidak tegas pada SKPD yang usulan anggarannya terlalu tinggi, bahkan banyak dari usulan mereka yang tidak dipertanyakan peruntukannya untuk apa,” kata Musaddaq saat ditemui di Kantor Kopel di Jalan Batua Raya IX, Selasa (15/11).
Musaddaq juga mengakui, setiap Rapat anggaran yang dilaksanalan oleh Banggar bersama SKPD terkadang tidak dikontrol dengan baik, sehingga banyak anggaran yang diloloskan atau luput dari pantauan Banggar.
Lebih jauh kata Dadang sapaan akrabnya, Banggar dapat saja tidak melaksanakan kunjungan kerja ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), karena diantara anggota Banggar ada yang sudah dua periode menjadi anggota dewan. Otomatis mereka sudah dapat memberikan pemahaman pada legislator yang baru, apalagi legislator yang baru sudah lebih dari dua kali melaksanakan kunker di Kemendagri tentang konsultasi soal pengesahan anggaran.
” Mereka harusnya mengefisienkan anggaran, mereka sudah ada yang paling tahu. Kita harap mereka lebih fokus saja membahas KUA-PPAS Pemkot Makassar. Apalagi di Makassar sudah ada perwakilan pemerintahan pusat yakni Pemerintah Provinsi Sulsel untuk konsultasikan hal itu,” kritiknya.
Dadang menduga, kunjungan Banggar hanya plesiran serta mengejar surat perintah perjalan dinas (SPPD) agar uang negara dapat digunakan diluar. Ini merupakan perilaku buruk dewan yang sudah dihilangkan pada benak publik. “Ini bagian dari refresing saja, kunjungan itu hanya satu hari paling lama, selebihnya itu refreshing saja,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, anggota Badan Anggaran Hasanuddin Leo mengatakan, kunjungan dewan keluar daerah bukan sebagai alasan untuk bersenang-senang, tapi semuanya itu sudah ada aturan yang mengikat. “Kita sudah agendakan hari ini (kemarin) berangkat dan pulang di hari Jumat. Setelah pulang kita langsung rapat. Kalau kita dikritik wajar saja, tapi kunjungan ini karena perintah undang-undang jadi imbasnya akan kembali kepada Banggar jika tidak menggunakan itu,” ujarnya.
Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional ini juga menambahkan, pihaknya masih kesulitan memeriksa seluruh item dalam nomenklatur SKPD, selain terlalu banyak usulan juga berkasnya terlambat diserahkan pada anggota Banggar. “Bayangkan kalau hanya berselang sehari saat pembahasan baru drafnya dibagikan. Kita sulit menjangkau secara keseluruhan,” tutupnya.(ita)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top