Metro

Syahrul Belum Tentukan Sikap

MAKASSAR, BKM– Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo belum menentukan sikap terkait pemberian tunjangan pakasi kepada 16 ribu guru SMA dan SMK.

Rencananya, tahun 2017 mendatang, Pemerintah Provinsi Sulsel mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK yang sebelumnya dikelola kabupaten dan kota di Sulsel.
Sepekan ini, tunjangan pakasi ke guru masih menjadi polemik. Secara aturan, seluruh PNS Pemprov Sulsel wajib memperoleh tunjangan kesejahteraan yang populer disebut pakasi.
Namun, jika melihat postur keuangan Pemprov Sulsel yang sementara digodok, rencana pemberian pakasi kepada para guru tersebut masih cukup berat, karena membutuhkan anggaran hingga mencapai ratusan miliar.
“Soal pakasi, nanti, nanti nah,” singkat Syahrul, saat dihubungi wartawan di Mako Brimob, Senin (14/11).
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengemukakan, pemberian tunjangan pakasi tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan, jika melihat kondisi yang ada saat ini, tentunya bisa diketahui apa langkah yang bisa dilakukan Pemprov Sulsel.
Dia berharap semua pihak untuk mengerti posisi Pemprov Sulsel saat ini. Selain itu, menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyusun program berdasarkan skala prioritas.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Sulsel tahun depan sebesar Rp120,49 miliar. Angka itu sangat kecil dibanding yang diusulkan. Pemprov mengusulkan cukup besar Rp1,248 triliun dengan alasan karena adanya pelimpahan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
“Tapi sayang, ternyata yang diberikan hanya sekitar Rp120 miliar,” kata Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman.
Tentu saja, tambah Jufri, akan berimbas pada pengalokasian anggaran untuk kesejahteraan guru. Logikanya, semua guru maupun tenaga pendidik yang menjadi PNS Pemprov Sulsel harus menerima tunjangan pakasi sama seperti PNS lain di pemprov. Namun sayang, tampaknya kebijakan itu tak bisa diterapkan untuk guru-guru.
“Kalau kondisi keuangan kita tahun depan seperti itu, tampaknya pakasi untuk guru-guru kita tidak usulkan dulu,” ungkapnya.
enih jauh, jelas Jufri, selain dana di APBD, sebenarnya untuk pendidikan dan guru di Sulsel banyak mendapat tunjangan dari dana transfer langsung pemerintah pusat. Mulai dana BOS Rp1,17 triliun, tunjangan profesi guru Rp523,377 miliar, tambahan penghasil guru Rp10,425 miliar dan tunjangan khusus guru Rp727 miliar.
Selain guru-guru yang statusnya baru dialihkan, sebanyak 300 guru yang sudah berstatus PNS pemprov sebelum pelimpahan SMA/sederajat, tunjangan pakasinya akan dievaluasi. Hal ini untuk memberikan rasa adil bagi 16 ribu guru lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengakui tunjangan pakasi dan sertifikasi bagi guru, merupakan hal yang berbeda. Terlebih, sebagian besar guru di Sulsel belum sepenuhnya menerima tunjanggan sertifikasi.
“Kalau guru-guru itu jumlahnya 16 ribu orang, saya sudah hitung paling tidak tunjangan pakasi yang harus dianggarkan dalam setahun sekitar Rp283 miliar. Saya siap perjuangkan ini, masa yang lain dapat sementara mereka tidak,” tegasnya.
Ia menaruh harapan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar pengusulan anggaran untuk pakasi guru ini, bisa masuk dalam APBD 2017. Musababnya, ini menjadi konsekuensi dari kebijakan yang telah berlaku, terkait pengalihan. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top