Metro

Dewan: Mereka Harus Diperlakukan Sama

ANGGOTA DPRD Sulsel menanggapi polemik terkait tunjangan pakasi bagi guru-guru di Sulsel. Menurut legislator Partai Demokrat Sulsel, Andi Endre Mallanti Cecep Lantara, pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi diharapkan kualitas pendidikan semakin meningkat, khususnya di Sulsel. “Dari sisi penganggaran tentu kewajiban pemprov. Oleh karena itu, kami berharap agar pos anggaran pendidikan gratis ini tetap dialokasikan ke bidang pendidikan, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam bidang pendidikan di Sulsel,” ujar Enre, kemarin.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel ini, mengakui, pemberian tunjangan pakasi adalah salah satu solusinya peningkatan dunia pendidikan di Sulsel. “Kami berharap polemik ini segera dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri dan kKementrian Keuangan untuk memperjelas regulasi terkait hal tersebut,” jelas mantan anggota DPRD Makassar ini.
Hal sama dilontarkan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel, Sri Rahmi. Menurut Sri Rahmi, pemberian pakasi menjadi kewajiban gubernur untuk semua pegawai pemprov, termasuk guru-guru SMA yang harus mendapatkan hak yang sama. “Pemprov juga harus memperlakukan sama semua aparatur sipil negara (ASN). Ini konsekuensi dari sebuah kebijakan,” pungkas mantan legislator PKS Makassar ini. (rif)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top