Sulselbar

11 ASN Luwu Disidang TP TGR

BKM/IRWAN MUSA SIDANG -- Sekkab Luwu Syaiful Alam didampingi Kepala Inspektorat Lahmudin dan Kepala DPKAD Mohammad Arsyal Arsyad saat proses sidang pengembalian kerugian keuangan daerah atas temuan BPK RI, Senin (14/11) kemarin.

LUWU, BKM — 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Luwu menjalani sidang oleh
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi(TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Luwu, Senin (14/11).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Syaiful Alam (Sekkab Luwu), Wakil Ketua Majelis Hakim Lahmudin (Kepala Inspketorat, Sekretaris Majelis Hakim Mohammad Arsyal Arsyad (Kepala DPKAD) bersama anggota majelis hakim H Suleman, (Kepala BKD) Hj Wahidah (Asisten III), Ahyar (Kabag Hukum) dan Rahimullah (Sekretaris DPKAD) di ruang repsentatif Sekkab Luwu.
Ke 11 ASN yang menjalani sidang TP TGR terkait temuan BPK TA 2015 hasil LHP 2016 soal belanja pegawai kelebihan pembayaran honorarium dan belanja pegawai perjalanan dinas yang belum tuntas pelunasannya oleh oknum ASN bersangkutan.
Ketua Majelis Hakim TP TGR Syaiful Alam saat proses sidang menjelaskan majelis hakim TP TGR bertekad mempercepat pelunasan tunggakan sehingga saat masa pemeriksaan LHP tahun selanjutnya tidak ditemukan lagi BPK “Kita percepat pelunasaannya makanya diadakan sidang TP TGR,” ujar Syaiful Alam.
Saat proses sidang TP TGR berlangsung majelis hakim TP TGR memberi ruang dengan kesepakatan bersama 11 ASN Luwu yang disidang diberi waktu selama enam bulan melakukan pelunasan.
”Kita sepakati enam bulan waktu pelunasannya dengan sistim cicil,” tandas Lahmudin usai sidang.
Sejumlah pihak di Luwu berharap proses sidang TP TGR bisa pengembalian keuangan negara yang tidak sesuai peruntukkannya berdasarkan temuan BPK harus digelar profesional dan bukan hanya melaksanakan aturan. Tapi fokus pada pengembalian keuangan negara yang menjadi temuan BPK terkait tata kelola keuangan daerah yang profesional dan transparan.
“Sidang TP TGR harusnya menjadi ujung tombak pengembalian keuangan daerah yang tidak sesuai peruntukkannya,” tegas Andi Aras, Aktivis LSM di Kabupaten Luwu kemarin. (wan/C)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top