Sosialisasi Pajak Daerah Libatkan Tokoh Masyarakat – Berita Kota Makassar
Headline

Sosialisasi Pajak Daerah Libatkan Tokoh Masyarakat

IST SOSIALISASI PAJAK-Kadispenda Sulsel, Tautoto TR (dua dari kiri) didampingi Kepala UPTD Wilayah Pangkep, Reza Faisal Saleh pada sosialisasi pajak daerah.

PANGKEP, BKM — Sosialisasi pajak daerah dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, pekan lalu. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel, Tautoto TR hadir dalam acara ini.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bintang Mujur, Pangkep itu dihadiri Kanit Regident Satlantas Polres Pangkep, Ipda Hendri Firdadi, Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dipenda Sulsel, H Adhita Sandhya Dharma, dan sekitar 100-an peserta. Tokoh masyarakat, aparat Pemkab Pangkep, diler kendaraan dan LSM dilibarkan dalam sosialisasi ini.
Dihadapan peserta, Tautoto menjelaskan, pajak yang dikumpulkan antara lain dimanfaaatkan untuk mendukung pendidikan gratis, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta penegakan hukum kelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.
“APBD yang sebagian besar dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” kata Tautoto.
Ia juga menjelaskan landasan hukum pemungutuan pajak daerah. Yakni Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Juga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.
Kepala UPTD Wilayah Pangkep Dispenda Sulawesi Selatan, Reza Faisal Saleh menjelaskan jenis-jenis pajak provinsi. Yakni pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
”Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak. Atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha,” jelasnya.
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pajak rokok adalah, pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok ini mulai berlaku Januari 2014.
Obyek yang dikenakan pajak adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subyek pajaknya adalah konsumen rokok. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
Dasar pengenaan pajak, menurut Reza adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok.
Dikatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan paling sedikit 50 persen dari pajak yang diterima untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Alokasi anggaran diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala daerah, namun tetap dilakukan asistensi, pembinaan, evaluasi dan pemeriksaan oleh gubernur untuk memastikan dan menguji ketepatan alokasi dan penggunaan pajak. (rls)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top