Uncategorized

Peluang Guru SMA Terima Pakasi Kecil

MAKASSAR, BKM — Pemerintah pusat mengucurkan anggaran yang dinilai tidak terlalu proporsional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk format penganggaran tahun depan.
Menurut Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, karena anggaran yang ada sangat terbatas, untuk tahun 2017, pihaknya memilih fokus menyelesaikan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, terutama program prioritas.
Seperti beberapa item proyek infrastruktur diantaranya Bypass Mamminasata, Stadion Barombong, Wisma Negara, dan pembebasan lahan sejumlah proyek beberapa bendungan.
Khusus DAK yang diterima pemprov tahun depan, Jufri menyebutkan hanya Rp337,189 miliar. Ini terbagi dua yaitu DAK reguler Rp112,272 milyar dan DAK penugasan Rp224,917 milyar. Di dalamnya sudah termasuk Rp120,49 untuk pendidikan.
Nah, untuk DAK pendidikan yang nilainya sebesar Rp120,49 miliar, besaran sangat kecil dibanding yang diusulkan.
Pemprov mengusulkan cukup besar Rp1,248 miliar dengan alasan karena adanya pelimpahan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
“Tapi sayang, ternyata yang diberikan hanya sekitar Rp120 miliar,” kata Jufri.
Tentu saja itu akan berimbas pada pengalokasian anggaran untuk kesejahteraan guru. Logikanya, semua guru maupun tenaga pendidik yang menjadi PNS Pemprov Sulsel harus menerima tunjangan pakasi sama seperti PNS lain di pemprov.
Namun sayang, tampaknya kebijakan itu tak bisa diterapkan untuk guru-guru.
“Kalau kondisi keuangan kita tahun depan seperti itu, tampaknya pakasi untuk guru-guru kita cancel dulu. Kalau keuangan memungkinkan bisa saja kami anggarkan,” ungkap Jufri mengemukakan, selain dana di APBD, sebenarnya untuk pendidikan dan guru di Sulsel banyak mendapat tunjangan dari dana transfer langsung pemerintah pusat. Mulai dana BOS Rp1,17 triliun, tunjangan profesi guru Rp523,377 miliar, tambahan penghasil guru Rp10,425 miliar dan tunjangan khusus guru Rp727 miliar.
Selain guru-guru yang statusnya baru dialihkan, sebanyak 300 guru yang sudah berstatus PNS pemprov sebelum pelimpahan SMA/sederajat, tunjangan pakkasinya akan dievaluasi. Hal ini untuk memberikan rasa adil bagi 16 ribu guru lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengakui tunjangan pakkasi dan sertifikasi bagi guru, merupakan hal yang berbeda. Terlebih, sebagian besar guru di Sulsel belum sepenuhnya menerima tunjanggan sertifikasi.
“Kalau guru-guru itu jumlahnya 16 ribu orang, saya sudah hitung paling tidak tunjangan pakkasi yang harus dianggarkan dalam setahun sekitar Rp283 miliar. Saya siap perjuangkan ini, masa yang lain dapat sementara mereka tidak,” tegasnya.
Ia menaruh harapan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar pengusulan anggaran untuk pakasi guru ini, bisa masuk dalam APBD 2017. Musababnya, ini menjadi konsekuensi dari kebijakan yang telah berlaku, terkait pengalihan.
Langkah Irman, mendapat dukungan dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Dewan Pendidikan Sulsel. Ketua IGI pusat, Muh Ramli Rahim, mengatakan ini sebagai bentuk pelaksanaan alokasi 20 persen dana APBD/APBN untuk pendidikan.
Keberadaan tunjangan pakasi ini, juga akan meningkatkan kesejahteraan guru. Sehingga seseorang yang berprofesi sebagai guru, tak lagi mencari pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
“Kalau semakin sejahtera, maka ruang untuk meningkatkan kompetensi guru semakin besar dan mereka akan fokus meningkatkan kecerdasan anak didiknya. Minat untuk profesi guru juga semakin tinggi. Saya setuju selama pemerintah mampu,” ungkapnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla. Selain masalah tunjangan, Dosen Unhas ini meminta agar Disdik terus melakukan upaya peningkatan kualitas guru di Sulsel. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top