Headline

Jufri: Harusnya DAU Kabupaten/Kota Dipangkas

BKM/DOK Jufri Rahman

MAKASSAR, BKM — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman agak kelabakan dengan postur anggaran dalam RAPBD 2017. Rendahnya anggaran untuk belanja pegawai yang tertuang dalam Alokasi Dana Umum (DAU) Sulsel tahun depan, dinilainya sangat sangat menguntungkan kemerintah kabupaten/kota.
Jufri berdalih, DAU kabupaten/kota tidak dipangkas. Sementara bebannya berkurang, lantaran belanja untuk guru SMA dan SMK sudah ditangani oleh pemprov.
”Ini yang membuat posisi sulit bagi pemrov nantinya. Karena beban untuk belanja pegawai bertambah, sementara jatah DAU tidak sesuai. Seharusnya pemerintah pusat memangkas DAU kabupaten/kota, dan menambahkannya ke dalam DAU provinsi,” kata Jufri sebelum mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPRD Sulsel, Jumat (11/11).
Menurutnya, pemerintah pusat harusnya lebih awal mengkaji soal pengalihan kewenangan SMA dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Jufri menegaskan, seharusnya DAU untuk Sulsel Rp3 triliun lebih, jika merujuk DAU tahun sebelumnya.
Sebelumnya, DAU untuk Sulsel dari pusat sebesar Rp1,394 triliun lebih untuk 10 ribu pegawai. Sedangkan saat ini terjadi penambahan pegawai hampir 30 ribu. “Jadi idealnya DAU untuk Sulsel sebesar Rp3 triliun,” jelas mantan Kadis Pariwisata Sulsel ini.
Kurangnya DAU Sulsel yang hanya disetujui Rp2,2 triliun dari Rp2,9 triliun yang diusulkan, akan berdampak pada pemangkasan sejumlah program. Tak hanya sejumlah unit kerja, namun Sekretariat DPRD Sulsel juga ditengarai anggarannya akan dipangkas sekitar 50 persen.
Sekretaris DPRD Sulsel, AM Rizal Saleh mengaku tetap akan memperjuangkan anggaran yang akan disodorkan, yakni Rp1,07 miliar. “Kita tetap optimis anggaran disetujui sebesar Rp1,07 miliar,” ujarnya.
Dalam rapat kemarin, sejumlah wakil rakyat memberikan penekanan agar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus sesuai dengan RPJMD. Termasuk bagaimana menghindari pembangunan baru.
“Ini juga penekanan dari hasil konsultasi di Kemenkeu baru-baru ini,” ujar Selle KS Dalle, Ketua Fraksi Demokrat.
Menurut anggota Komisi D ini, yang menjadi perhatian adalah belanja modal supaya bermanfaat. Sebab selama ini anggaran untuk barang habis terlalu tinggi, sementara yang sampai ke masyarakat sangat sedikit.
Rapat pembahasan anggaran dipimpin ketua DPRD Sulsel, HM Roem didampingi Wakil Ketua, Ni’matullah. Hadir sejumlah anggota Banggar. Sementara dari ekskutif, Sekprov Abd Latif.
Sebelumnya, Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Hoist Bachtiar mengaku Pemrov Sulsel kekurangan DAU sebesar Rp700 miliar untuk belanja pegawai. Untuk menutupi kekurangan, maka akan diambil dari Pendaatan Asli Daerah (PAD). (rif)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top