Headline

Belanja Pegawai Kurang Rp700 M, Dewan Pusing

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Sulawesi Selatan mengaku pusing dengan postur anggaran untuk tahun 2017 mendatang. Karena berdasarkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pokok tahun 2017, anggaran didominasi belanja pegawai hingga tiga kali lipat dibanding tahun tahun sebelumnya. Akibatnya, terjadi kekurangan untuk belanja pegawai sebesar Rp700 miliar.
Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Hoist Bachtiar membenarkan adanya kekurangan sebesar Rp700 miliar untuk membayar gaji para pegawai. “Itumi yang bikin pusingki. Masalahnya, kalau gaji pegawai akan sangat besar, sementara dana yang ada hanya untuk 10 ribu pegawai, namun sekarang hampir 30 ribu,” ujar Hoist, Kamis (10/11).
Menurutnya, ada kekurangan sekitar Rp700 miliar dari Rp2,2 triliun yang diberikan pusat. Sebab belanja pegawai sebesar Rp2,9 triliun.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka solusinya terpaksa diambil dari pendapatan asli daerah (PAD). “Itu otomatis, karena berkurangnya dana belanja tidak langsung. Padahal biasanya DAU itu dipakai untuk belanja pegawai hanya 60 persen dari DAU. Jadi sekarang kita kekurangan,” jelas legislator Partai Golkar ini.
Meski tak ada jalan lain untuk menutupi kekurangan, dewan masih berharap agar surat Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan bisa dipertimbangkan. Kemenkeu bisa menghitung kembali jatah untuk Sulsel. Hal ini mengingat terjadinya penambahan pegawai yang jumlahnya hampir tiga kali lipat.
Selain itu, dewan juga berharap agar anggota DPR RI dan anggota DPD RI asal Sulsel dapat membantu melobi pihak Kemenkeu agar menghitung kembali jatah DAU untuk Sulsel.
Pemprov Sulsel juga cukup kesulitan akibat ketidakseimbangan antara kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU), akibat pengalihan status PNS menjadi pegawai Pemprov Sulsel yang jumlahnya cukup fantastis, yakni sekitar 27 ribu orang.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan, mengaku telah melayangkan surat ke Kemenkeu yang ditembuskan ke DPR RI serta DPD. Isinya, agar Menkeu meninjau kembali besaran DAU serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sulsel.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, alokasi DAU yang digelontorkan untuk Sulsel dominan digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bertambah. Tahun 2017 memang ada penambahan sekitar Rp872 miliar. Namun, penambahan itu tidak sebanding dengan bertambahnya pegawai nyaris tiga kali lipat.
“Bandingkan saja, tahun 2016 alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp1,394 triliun. Itu untuk bayar gaji pegawai sebanyak 10.094 orang. Namun tahun depan, jumlah pegawai bertambah hingga menjadi 27 ribu. Sementara pertambahan hanya sekitar Rp800an miliar. Sangat tidak berimbang dengan kebutuhan untuk pembayaran gaji. Akibatnya, hampir seluruh DAU masuk dalam belanja pegawai dan tunjangan lainnya,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman di ruang kerjanya.
Bukan hanya DAU, DAK untuk Sulsel juga dipertanyakan. Dia menggambarkan, untuk DAK irigasi, seharusnya Sulsel dapat alokasi yang lebih besar karena provinsi ini salah satu penyangga pangan di Indonesia.
Usulan DAK yang diusulkan untuk kedaulatan pangan sebesar Rp183,343 miliar, yang disetujui hanya Rp11,965 miliar.
“Idealnya, Sulsel harus diberi anggaran untuk pengairan sekitar 20 persen dari usulan DAK yang ada,” jelas Jufri.
Hal lain yang dikritisi adalah alokasi dana insentif. Dengan posisi laporan keuangan Pemprov Sulsel yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut, idealnya dana insentif yang dikucurkan pusat sebesar Rp150 miliar. Pasalnya, pusat pernah berjanji jika suatu daerah meraih WTP sekali, akan disuntik dana insentif sebesar Rp25 miliar.
“Nah, ini dana insentif yang diberikan untuk Sulsel cuma Rp7,5 miliar,” jelasnya.
Jufri berharap dengan surat yang dikirim gubernur untuk Menkeu, porsi anggaran untuk Sulsel dari pusat bisa terkoreksi. Karena jika tidak, Sulsel tak bisa berlari kencang untuk melakukan pembangunan.
Anggaran yang ada, selain untuk membayar gaji pegawai, hanya akan fokus dialokasikan pada program strategis yang masuk kategori kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Jika porsi anggaran Sulsel untuk 2017 tetap seperti yang sudah ada, hampir seluruh SKPD mengalami penurunan anggaran dibanding tahun 2016, minimal 40 persen. Misalnya untuk sekretariat DPRD, alokasi anggaran tahun lalu sebesar Rp107 miliar. Sementara yang bisa dialokasikan tahun depan hanya sekitar Rp32 miliar. (rhm/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top