Pengalihan ASN Gerus APBD, SKPD Mengeluh – Berita Kota Makassar
Headline

Pengalihan ASN Gerus APBD, SKPD Mengeluh

MAKASSAR, BKM — Draft untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Sulsel 2017 saat ini sedang digodok. Hampir dipastikan, alokasi anggaran untuk setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) akan mengalami penurunan drastis. Hal itu disebabkan besarnya dana yang harus disiapkan untuk membayar gaji PNS lingkup Pemprov Sulsel. Seperti diketahui, mulai tahun depan, kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke Pemprov Sulsel. Otomatis, status Aparatur Sipil Negara (ASN) kependidikan dan guru beralih menjadi PNS Pemprov Sulsel. Belum lagi status PNS dari Kehutanan dan Perhubungan yang juga menjadi PNS Pemprov Sulsel.
Jumlah tambahan pegawai keseluruhan berkisar 20 ribu orang. Otomatis pembayaran gaji mereka dilakukan melalui Pemprov Sulsel sehingga menggerus APBD.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan, untuk sementara, postur anggaran yang akan diusulkan di draft RAPBD Rp8,86 triliun.
Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini memang ada penambahan. Namun sayang, penambahannya tidak seimbang dengan pelimpahan pegawai.
Sebagai gambaran, tahun 2016, alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp1,394 triliun. Angka itu untuk membayar gaji pegawai sebanyak 10.094 orang.
Namun tahun 2017 mendatang, jumlah pegawai pemprov meningkat drastis hampir tiga kali lipat. Berdasarkan konsensus Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, ada pelimpahan pegawai sebanyak 27.665. Penambahan pegawai itu terdiri dari pengawas tenaga kerja dari Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 64 orang, PNS guru SMA/SMK serta tenaga kependidikan sebanyak 16.384 orang, penyuluh dan polisi hutan 990 orang, pengelola terminal penumpang tipe A dan B 180 orang.
“Dengan pelimpahan itu, mestinya DAU harus mengalami peningkatan tiga kali lipat. Ternyata, penambahan DAU tahun 2017 hanya sekitar Rp872 miliar. Akibatnya, hampir seluruh DAU masuk dalam belanja pegawai dan tunjangan lainnya,” kata Jufri yang ditemui di kantornya, Rabu (9/11).
Salah satu SKPD yang mengeluhkan turunnya alokasi anggaran di APBD Pokok 2017 yakni Biro Umum dan Perlengkapan.
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Malik Faisal mengemukakan, dananya menurun drastis hingga 40 persen. Akibatnya, tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Termasuk pengadaan kendaraan dinas.
Hal yang sama juga dikemukakan kepala SKPD lainnya. Seperti Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan masih banyak SKPD lainnya.
Terpisah, Ketua DPRD Sulsel, HM Roem berharap agar para legislator Sulsel lebih fokus membahas poin-poin yang masih jauh dari pencapaian selama ini. Seperti infrastruktur dan ekonomi masyarakat kecil di pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
“Saya berharap sejumlah proyek infrastruktur yang belum tuntas menjadi fokus untuk dibahas, seperti proyek stadion Barombong, Centralpoint of Indonesia. Sebab kalau dibiarkan hanya akan menjadi kerugian semata. Uang sudah begitu banyak, yang tadinya diharapkan dari APBN, namun tak juga turun,” ujar Roem di ruang kerjanya, kemarin.
Menurut Roem, saat ini dewan siap membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diterima pekan lalu. “Bahannya sudah ada. Sekarang tengah dilakukan penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Besok (hari ini, Kamis) panitia khusus (Pansus) mulai bekerja untuk merampungkan hasil evaluasi ke Kemendagri,” jelasnya.
Diakui mantan Bupati Sinjai dua periode ini, adanya keterlambatan pembahasan Rancangan APBD pokok tahun 2017 karena payung hukumnya belum ada. “Dasarnya perubahan RPJMD dengan perubahan OPD, karena itu yang menjadi payung hukum untuk pembahasan KUA-PPAS. Kalau selama ini KUA-PPAS didorong tak bisa dibahas karena belum ada payung hukumnya,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel menggelar rapat untuk meminta sejumlah pertimbangan, khususnya yang terkait dengan asumsi dasar terhadap pembahan RAPBD tahun 2017.
“Diprioritaskan adalah penanganan infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Kita tentu minta yang lebih konkrit,” harap Roem.
Terkait anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel yang usulannya mencapai Rp1 triliun berdasarkan usulan dari KPU, Bawaslu Sulsel dan untuk biaya pengamanan, Roem menilai tetap akan dibicarakan dan akan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau Rp1 triliun tentu akan menyedot separuh APBD. Ini yang akan dibahas nanti,” pungkas legislator Partai Golkar ini. (rhm-arf/rus)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top