Metro

800 Minimarket tak Kantongi Izin

MAKASSAR, BKM– Ternyata dari 1.000 minimarket yang beroperasi di Kota Makassar, hanya 300 minimarket yang mengantongi izin beroperasi dari Pemerintah Kota Makassar. Sisanya 800 minimarket telah melanggar karena ilegal beroperasi.

Hal tersebut terkuak setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar merilis kalau hanya 20 persen dari 1.000 Minimarket yang mengantongi izin beroperasi.
Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum, Abdul Wahab Tahir mengatakan, dewan mengetahui terdapat 800 minimarket ilegal beroperasi setelah mendapat informasi dari Pemkot Makassar. “Saya prihatin atas beroperasinya ratusan minimarket ilegal. Saya menduga ada oknum yang memelihara dan menjaga kelestarian minimarket ilegal tersebut karena adanya upeti sebesar Rp5 juta perbulan,” tegas Wahab, Rabu (9/11).
Selain izin beroperasi, tambah legislator Partai Golkar itu, pelanggaran yang banyak ditemukan di lapangan yakni izin pengalihan peruntukan yakni dari rumah tinggal, atau rumah toko menjadi minimarket.
“Data inilah yang kami kagetkan, selain ada indikasi penipuan pajak ada juga oknum yang membiarkan minimarket menjamur sebagai lahan untuk mencari pendapatan yang ilegal, tapi nanti kita akan usut tuntas dan melaporkan hal tersebut ke pihak penegak hukum,” ungkapnya saat di Gedung DPRD kota Makassar.
Ia juga berharap, pada rapat dengar pendapat (RDP) kedepannya, pihak minimarket yang menyetorkan uang kepada oknum eksekutif agar membuka mulut. Pengakuan itu, sebagai salah satu alat bukti adanya pengungutan liar (pungli). “Kami tidak akan tinggal diam, ini akan kami usut sampai tuntas,” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar lainnya, Abdi Asmara mengatakan, pihaknya telah mengantongi nama oknum pejabat yang memberikan izin untuk beroperasi kembali setelah pihaknya melakukan penutupan secara paksa.
Olehnya itu, menurut Abdi, pada akhir November ini pihaknya melakukan pemanggilan terhadap pimpinan Alfamart dan Indomaret beserta pejabat pemkot seperti, Disperindag, Perizinan dan Dinas Tata Ruang Bangunan(DTRB) Kota Makassar.
“Pemanggilan ini untuk membuka seluas-luasnya ke publik siapa oknum yang bermain di dalam menjamurnya minimarket. Ini juga akan menjadi catatan kami untuk ke Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto agar tidak menggunakan pejabat yang korup,” jelasnya.(ita)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top