Gojentakmapan

Penyuluh KB di Maros Ditangkap Narkoba

MAROS, BKM — Peredaran dan penyalahgunaan Narkotiba tidak lagi sekadar menyasar masyarakat biasa. Berbagai kalangan kini telah menjadi korban obat haram ini. Seperti yang terjadi di Kelurhan Cempa Niga, Kecamatan Camba, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai penyuluh Keluarga Berencana (KB) diciduk petugas dari Polsek Camba lantaran menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu beberapa hari lalu.
Andi Idriawan alias Tellajo (47) ditangkap bersama dua orang rekannya, masing-masing Afrizal Hafid (31) alias Ato dan Akmal alias Kemmale (24). Dari tangan ketiganya, polisi menemukan satu saset sabu-sabu seberat satu gram yang belum sempat dipakai. Mereka diamankan berdasarkan laporan warga yang curiga dengan gelagat ketiga tersangka.
Kasat Narkoba Polres Maros, AKP Hendra Suryanto saat dihubungi, Senin (7/11), mengatakan, ketiga orang ini sudah menjalani penahanan sebagai tersangka. Mereka terbukti telah menguasai Narkoba sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ”Hanya, ketiganya tidak terbukti sebagai pengedar dan hanya sebagai pengguna. Dimana, mereka punya hak untuk direhabilitasi. Saat ini mereka kami rehab, tapi kasusnya tetap akan kami kembangkan,” kata Hendra.
Hendra melanjutkan, ketiga tersangka ini mengaku sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada seseorang yang kini dalam pengejaran polisi. Orang yang diduga sebagai pengedar ini diketahui warga setempat yang sudah pernah ditangkap dalam kasus yang sama. ”Kami sudah mengantongi nama yang diduga sebagai pengedar ini. Mudah-mudahan bisa segera ditangkap oleh tim kami,” ujarnya.
Meski ketiganya ditangkap pada 26 oktober 2016 lalu, kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Maros, Nuraeni, mengaku belum mengetahui perihal itu. Namun, ia membenarkan jika Andi Indriawan yang ditangkap bersama dua orang rekannya ini merupakan petugas penyuluh KB di wilayah kecamatan Camba.
”Dia (Andi Indriawan) memang petugas penyuluh KB di wilayah Camba. Tapi saya belum pernah mendengar kalau ia ditangkap polisi karena Narkoba. Nanti saya hubungi keluarganya dulu,” kilahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Maros, Baharuddin, menegaskan, seorang PNS yang melakukan tindak pidana apa pun, sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila sudah ada keputusan yang mengikat secara hukum, seorang PNS terancam diberhentikan dengan tidak hormat.
”Semua sudah jelas diatur dalam pasal 87 Undang-Undang ASN itu. Selain pemberhentian, PNS yang sudah didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana juga dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 50 persen selama ia menjalani masa tahanan,” terangnya. (ari/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top