CV Madani Mandiri Gugat Pemkot – Berita Kota Makassar
Sulselbar

CV Madani Mandiri Gugat Pemkot

PAREPARE, BKM — Direktur CV Madani Mandiri, Syafruddin Madani menggugat Pemkot Parepare terkait proyek rehabilitas Rumah Sakit Kusta (RSK) Lauleng dengan anggaran Rp 835 juta. Gugatan dilayagkan ke PN Parepare dengan nomor register perkara No 29/PDT.G/2016/PN.Parepare.
Dalam gugatannya CV Madani Mandiri menggugat empat pihak yakni Wali Kota, Kadis Kesehatan, PPK dan ULP. Sidang perdana digelar Kamis (10/11) mendatang.
Dalam proyek tersebut CV Madani Mandiri telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai hasil pengumuman pemenang lelang yang diumumkan melalui Layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) oleh panitia Unit Layananan Pengadaan (ULP) kota Parepare, (18/10) lalu.
Setelah dimenangkan CV Madani Mandiri dengan mengalahkan CV Karya Enam-Enam sebagai urutan ke dua dan Dani Rekacipta sebagai urutan ke tiga, maka CV Madani Mandiri berhak mengerjakan proyek RSK Lauleng sesuai ketetapan yang ditetapkan ULP.
Ironisnya, Dinas Kesehatan Kota Parepare selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ULP, dan PPK menolak CV Madani Mandiri mengerjakan proyek RSK Lauleng tanpa ada penyampaian sebelumnya kepada rekanan pemenang, sehingga Direktur CV Madani Mandiri, Syafruddin Madani, merasa dilecehkan oleh Pemkot melalui Dinas Kesehatan.
Syafruddin Madani, tetap menuntut proses hukum kepada pemerintah kota Parepare atas kerugian yang dialaminya baik secara materil maupun non materil sehingga menggugat Pemkot Parepare.
”Tergugat ada empat, yakni Wali Kota, Kadis Kesehatan selaku KPA, ULP selaku panitia pelaksana lelang dan PPK selaku PPK,” Selasa (8/11).
Syafruddin menjelaskan, kalau KPA tidak inginkan CV Madani Mandiri mengerjakan rehabilitasi proyek RSK Lauleng, mestinya pihak ULP tidak memenangkan pihaknya.
”Setelah diumukan itu sah demi hukum karena sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan kenapa dibatalkan secara sepihak. Ataupun disampaikan melalui surat tentang alasan penolakan tersebut agar diketahui dimana kekeliruan selaku pemenang,” kesalnya.
Terpisah, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Parepare Husain Halik, tak bisa memberikan keterangan lebih rinci,”Saya tidak bisa jelaskan, lebih baik konfirmasi kepada Kadis Kesehatan selaku KPA,”terangnya.
Kadis Kesehatan Parepare, dr Muhammad Yamin, mengakui selaku KPA sesuai Kepres bisa menolak CV Madani Mandiri karena tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pihak KPA. ”Jadi berhak kami menolak, apalagi masih dalam penetapan bukan pemenang,”katanya.
Yamin, sudah menyampaikan alasanya melalui surat ditujukan kepada panitia ULP terkait masalah dimenangkan CV Madani Mandiri. Kuasa Hukum Pemkot Andi Liling belum bisa berkomentar lebih jauh, karena belum ada secara tertulis kuasa hukum yang ditujukan kepada dirinya selaku penasehat hukum. (smr/C)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top