Metro

Langgar PP, UMP 2017 Dianulir

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel telah menekan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp2,5 juta. Namun ternyata besaran UMP yang ditetapkan itu bersoal karena telah melebihi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 terkait pengupahan.
Dalam aturan tersebut dijelaskan, kenaikan UMP maksimal 8,25 persen. Namun yang ditetapkan gubernur, kenaikan UMP di kisaran 10 persen, dengan alasan pembulatan. Penetapan itu kini bersoal sehingga harus direvisi ulang.
Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengupahan Disnakertrans Sulsel, Ruslan K, pihaknya kembali melakukan revisi sesuai dengan ketentuan pada PP 78 Tahun 2015.
Revisi itu dilakukan setelah pemerintah pusat meminta dilakukan penyesuaian yang mengacu pada PP No.78 Tahun 2015.
Jika mengacu pada peraturan pemerintah, UMP Sulsel tahun depan maksimal sebesar Rp2.435.625. Angka itu jika UMP dinaikkan sebesar Rp8,25 persen dari UMP 2016 sebesar Rp2.250.000.
Dia melanjutkan, pihaknya sudah memasukkan usulan revisi ke Biro Hukum.
“Insya Allah dalam waktu satu atau dua hari ini akan terbit lagi SK terkait UMP,” kata Ruslan, Senin (7/11).
Seperti diketahui, awal November lalu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo meneken besaran Upah Minimum Provinsi (UMP). Usulan Dewan Pengupahan sebesar Rp2,437 juta dibulatkan menjadi Rp2,5 juta.
Penetapan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2233/XI/Tahun 2016 tentang penetapan UMP Provinsi Sulsel tahun 2017.
UMP itu, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agustinus Appang, terdiri dari upah pokok dan tunjangan. UMP yang ditetapkan nantinya berlaku per 1 Januari 2017.
Ketentuan UMP ini tidak berlaku bagi pengusaha kecil dan mikro yang memiliki nilai aset dibawah Rp250 juta.
Hal itu dimaksudkan supaya tetap ada perlindungan pada pengusaha kecil dan mikro. Jangan sampai usaha mikro mati karena penetapan UMP ini.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, La Tunreng, dikonfirmasi terkait besaran UMP mengatakan, tidak masalah soal besaran yang akan ditetapkan. Namun, yang menjadi penekanan, UMP yang ditetapkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 yang mengatur besaran UMP.
Berdasarkan aturan itu, UMP ditetapkan dengan mengalikan UMP tahunan berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, UMP juga harus ditetapkan sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak.
“Saya kira kalau kita mengacu para peraturan itu, tidak ada lagi perdebatan,” jelas La Tunreng.
Dia melanjutkan, gubernur pun tidak boleh mengurangi atau menambah. Tapi Sulsel selalu menetapkan UMP diatas rata-rata.
Jika penetapan UMP tidak berdasarkan aturan, berarti itu pelanggaran. (rhm)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top