Di Bawah UMR, Gaji Damkar Tertunggak Lima Bulan – Berita Kota Makassar
Gojentakmapan

Di Bawah UMR, Gaji Damkar Tertunggak Lima Bulan

JENEPONTO, BKM — Sungguh miris nasib para pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) kabupaten Jeneponto. Sudah bergaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR), gaji mereka pun sudah tertunggak selama lima bulan. Terhitung sejak Juli sampai Nopember 2016, mereka belum menerima gaji.
”Pemprov Sulsel sudah menetapkan UMR Rp2 juta lebih, tapi kami menerima di bawah dari jumlah itu. Bukan itu saja, kami sudah lima bulan belum terima gaji sejak bulan Juli sampai sekarang. Tolong perhatikan kami. Kami juga punya anak istri,” teriak koordinator aksi, Syahrir Baso beserta ratusan pegawai honorer dinas pemadam kebakaran saat mendatang kantor DPRD Jeneponto, Senin (7/11).
Sebanyak lima orang pegawai honorer, masing-masing Syahrir Baso, Subaedah, Muchtar, Suhartini, dan Irfan menyampaikan aspirasinya langsung kepada Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasim Karaeng Gassing didampingi beberapa anggota dewan, yakni H Mappatunru, H Muhammad, H Hanapi Sewang, dan Marsudin Lalang.
Mereka diterima di ruang penerimaan aspirasi kantor DPRD Jeneponto. Para pegawai honorer diantar Kasi Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang dan Damkar Jeneponto, Iqbal Ospiah. ”Kepada anggota dewan yang terhormat, tolong bantu kami. Karena sudah berjalan lima bulan kami tidak terima gaji. Padahal, risiko kerja kami bertarung nyawa memadamkan api jika ada kebakaran. Tapi kami merasa tidak dihargai pekerjaan kami,” katanya.
Menurut Syahrir, terjadinya keterlambatan pembayaran gaji mereka lantaran DPRD Jeneponto belum juga menuntaskan APBD Perubahan tahun 2016. ”Katanya gaji kami terlambat dibayar karena APBD Perubahan 2016 belum ditetapkan. Kami minta kepada seluruh anggota DPRD Jeneponto untuk segera menuntaskan APBD Perubahan 2016,” tegasnya.
Kasi Damkar Dinas Tata Ruang dan Damkar Kabupaten Jeneponto, Iqbal Ospiah, mengatakan, gaji honorer pegawai Damkar yang ada di APBD Pokok Jeneponto tahun anggaran 2016 hanya sebesar Rp800 juta. Dana tersebut sudah habis dibagikan sampai bulan Juli 2016. ”Tapi kami masih membutuhkan tambahan alokasi anggaran di APBD Perubahan 2016 sebesar Rp700 juta,” jelas Iqbal.
Hitungannya, kata Iqbal, gaji honorer antara Rp800 ribu sampai Rp1 juta per bulan dikali 120 orang dikali 12 bulan atau kurang lebih Rp1,5 miliar. Jadi masih ada kekurangan Rp700 juta. Bukan saja gaji atau honor tidak dibayarkan, tapi juga bahan bakar sering mondar mandir minta pinjaman untuk operasional kendaraan. Hal ini yang kami sesalkan tentang ketidakmampuan menyediakan dana operasional Dinas Tata Ruang dan Damkar Kabupaten Jeneponto,” jelas Iqbal.
Ketua DPRD Jeneponto, H Muh Kasmin, mengatakan, soal tidak dibayarnya gaji ratusan honorer pegawai Damkar, pihaknya sangat memaklumi. Kasmin mengakui miris melihat atas ketidakbecusan banggar eksekutif menjabarkan belanja di APBD Pokok 2016. Padahal, apa yang diusulkan disetujui. Tapi itu tadi mungkin lebih besar pasak dari tiang atau lebih banyak gaji yang ingin dibayarkan daripada ketersediaan dana.
Lagi pula, tegasnya, eksekutif yang pegang uang. ”Kasihan itu honorer pemadam yang tidak dibayarkan sampai 5 bulan. Mereka juga manusia, punya keluarga, perlu makan, minum, dan sekolah. Kenapa justru lari ke DPRD untuk mengadu. Ini salah satu bukti ketidakmampuan menjabarkan keuangan daerah. Misalnya pinjamkan saja dulu karena ini kebutuhan sangat mendesak.
”Pada prinsipnya, aspirasi honorer Damkar kami terima. Kami akan sampaikan ke Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar dalam waktu secepat-cepatnya agar ada penyelesaian gaji pegawai Damkar,” pintanya. (krk/mir/c)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top