BK Harus Berani Rilis Legislator Malas – Berita Kota Makassar
Metro

BK Harus Berani Rilis Legislator Malas

MAKASSAR, BKM– Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar untuk segera merilis nama-nama legislator malas, sepanjang tahun 2016 ini.
Kopel juga meminta BK transparan dan tidak menutup-nutupi keberadaan oknum legislator malas.
Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddak menilai sebagai salah satu bagian kelengkapan di DPRD Makassar dan DPRD Sulsel, BK dianggap tidak menjalankan fungsinya di DPRD bahkan terkesan tidak bertaji menindaki anggota dewan yang tidak disiplin.
“Hingga berakhirnya 2016 ini BK belum merilis nama-nama legislator yang malas mengikuti rapat kedewanan. Saya menduga BK kembali melindungi teman sejawatnya seperti tahun 2015 lalu. Padahal ada beberapa anggota dewan yang jarang masuk kantor di DPRD Kota Makassar,” tegas Musaddak, Jumat (4/11).
Musaddak juga mengungkapkan, peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang tata tertib dewan, dimana didalamnya tercantum soal kewajiban dewan menghadiri setiap agenda rapat. Dan aturan tersebut juga dijelaskan, dewan akan mendapatkan sanksi bila tidak menghadiri rapat sebanyak enam kali berturut-turut. “Selalu kami katakan bahwa perda kita sangat lemah, sebab banyak dewan yang menghindari sanksi setelah lima kali berturut-turut tidak hadir, rapat selanjutnya pasti diupayakan hadir, sementara rapat selanjutnya tidak lagi diikuti,” kesalnya.
Olehnya itu, Dadang sapaan akrabnya meminta BK agar segera merilis nama-nama anggota dewan yang jarang mengikuti agenda rapat kedewanan.
“Akhir tahun nanti kami berharap nama-nama tersebut sudah ada. Untuk membuktikan bahwa BK ini bekerja jangan hanya sekedar panjangan saja di DPRD,” katanya.
Menyikapi desakan Kopel, Wakil Ketua BK, Sangkala Saddiko mengungkapkan data presentase kehadiran anggota DPRD yang berjumlah 50 orang memang belum ada di tangan BK. “Belum ada dek masih banyak agendanya dewan apalagi masih reses ki apalagi anggota pansus, kerja komisi maupun pembahasan APBD Pokok, membuat BK belum memiliki waktu untuk merapatkan secara internal.” jelas anggota Komisi A itu. (ita)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top