Merokok Sembarang Diproses di Pengadilan – Berita Kota Makassar
Metro

Merokok Sembarang Diproses di Pengadilan

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel bersama DPRD sudah mensahkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sejauh ini, sosialisasi untuk penerapan Perda sudah dilaksanakan.

Di seluruh SKPD sudah ada peringatan terkait larangan merokok di ruangan-ruangan tertentu serta sanksi yang menjerat jika melanggar Perda tersebut. Namun, sejauh ini perda itu belum terlalu efektif berlaku karena masih dalam taraf sosialisasi.
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sulsel, Luthfie Natsir mengatakan, sejauh ini perda tersebut sudah masuk dalam taraf penerapan. Namun, belum masuk pada penerapan sanksi. Karena berdasarkan mekanisme, penerapan sebuah peraturan daerah dan sanksinya baru efektif berlaku dua tahun setelah disahkan.
Kendati demikian, kata Luthfie, sosialisasi ke seluruh SKPD sudah dilakukan untuk mengingatkan orang-orang agar mematuhi Perda yang telah ditetapkan tersebut.
Dia melanjutkan, jauh hari, pemprov sudah merangkul semua kalangan untuk memaksimalkan penerapan perda tersebut.
“Kalau di sekolah misalnya, ditunjuk sebagai penanggung jawab kepala sekolah, di rumah sakit ditunjuk direkturnya, instansi pemerintah tentu kepala SKPD terkait,” ungkap Luthfi kepada BKM, Kamis (3/11).
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulsel, Iqbal Suhaeb mengatakan, selama dua tahun sejak ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015, pihaknya intens sosialisasi terkait penerapannya. Sebagai SKPD yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan memaksimalkan penerapan aturan, Satpol sudah memasang selebaran di berbagai tempat terkait perda tersebut.
Namun kata Iqbal, sejauh ini, pihaknya belum bisa terlalu jauh melangkah pada tahap penerapan sanksi karena masih dalam tahap sosialisasi.
“Sanksi yang diberikan bagi pelanggar Perda Nomor 1 Tahun 2015 itu baru efektif berlaku tahun depan,” jelas Iqbal.
Untuk memaksimalkan penerapannya nanti, lanjut mantan Kabiro Humas dan Protokol itu, dia melibatkan seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di seluruh kabupaten/kota.
Dia menambahkan, mulai tahun depan, jika ada yang melanggar, akan dibuatkan berkas perkara penuntutan yang akan langsung diserahkan ke pengadilan.
“Kami sudah jalin kerjasama dengan pengadilan. Jadi jika ada kasus, akan diproses dan sidang di tempat,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan dukungan kepada seluruh stakeholder terkait yang bekerja untuk memaksimalkan penerapan perda-perda yang sudah disahkan.
“Perda dibuatkan untuk dipatuhi. Yah, harus maksimal penerapannya,” tegas Syahrul, kemarin. (rhm)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top