Bupati: Saya tidak Mau Dengar Ada Pungli – Berita Kota Makassar
Gojentakmapan

Bupati: Saya tidak Mau Dengar Ada Pungli

BKM/KR KULLE BANTUAN BEDAH RUMAH -- Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar (tengah) didampingi Kasi Pidsus, Abd Azis, Wakapolres, Kompol Muh Amin, Kasdim 1425, Mayor Inf Kamaluddin Samad menjelaskan tentang bantuan bedah rumah.

JENEPONTO, BKM — Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar menegaskan, dirinya tidak ingin mendengar adanya pungutan liar (Pungli) dan lainnya terkait pemberian bantuan kepada 450 orang penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Total bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6,7 miliar atau Rp15 juta per orang.
”Saya tidak ingin mendengar adanya pungutan terkait penyerahan bantuan RTLH ini. Kami tahu masih banyak saudara kita yang mempunyai RTLH namun ketersediaan dana APBD yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menenuhi semua harapan masyarakat. Makanya, kami tidak malu mendatangi kantor kementerian dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan kabupaten Jeneponto. Bisa disyukuri, Jeneponto mendapat Rp6,7 miliar. Ini yang kita bagikan sekarang. Semoga bermanfaat,” tegas Bupati H Iksan Iskandar saat menyerahkan bantuan yang dihadiri Wakapolres, Kompol Muh Amin, Kasdim 1425, Mayor Inf Kamaluddin Samad, Kasi Pidsus Kejari Jeneponto, Abd Azis, Kadis Tata Ruang dan Damkar, Natsir Joha, Pincab Bank Sulsel, Andi Rini Takaryani, serta 450 orang penerima bantuan yang memadati ruang pola kantor bupati Jeneponto, Kamis (3/11).
Pimpinan Cabang Bank Sulsel, Andi Rini Takaryani, mengkatakan, program bedah rumah ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan RTLH yang ada di kabupaten Jeneponto. ”Di sini kami selaku bank milik pemerintah daerah memiliki visi dan musi yang selaras dengan pembangunan program pemerintah untuk memajukan kualitas hidup masyarakat Jeneponto dan telah rampung melakukan pembukaan rekening sebanyak 450 rekening penerima bantuan dengan total Rp6,7 miliar. Semoga cepat rampung dan sukses, agar Jenepontota semakin gammara,” jelas Andi Rini Takaryani.
Kadis Tata Ruang, HM Natsir R Djoha, mengatakan, masih banyak warga yang masuk kategori RTLH. Tapi karena keterbatasan dana sehingga belum semua bisa mendapatkannya. ”Semoga tahun depan lebih banyak lagi bantuannya agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Tapi itu tadi, jangan sedikit-sedikit lapor wartawan, lapor LSM hanya masalah paku tidak cukup atau tidak dibawa pergi membeli bahan material. Pada hal kamu sendiri yang percayakan kepada pendamping. Hindari itu,” ujar Natsir. (krk/mir/c)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top