Ombudsman Buka Pengaduan Berbasis Online – Berita Kota Makassar
Metro

Ombudsman Buka Pengaduan Berbasis Online

MAKASSAR, BKM — Ombudsman RI membuka pengaduan berbasis online. Program itu dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengadukan persoalannya seputar layanan umum.
Sejauh ini, 60 persen laporan masyarakat tidak ditindaklanjutj instaai terkait yang dinilai bersoal dalam layanan umum.
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) ini sudah dibuka di 17 provinsi di Indonesia, termasuk di Sulsel.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekti, mengatakan, pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman menjadi mitra masyarakat sesungguhnya dalam penyelenggaran layanan publik. Pengaduan dibuka untuk menekan terjadinya mal administrasi.
“Pengaduan yang dibuka berbasis online dan tidak membuang energi. SP4N ini sudah dibangun di 17 provinsi,” kata Lely, di sela-sela Seminar Efektifitas Pengelolaan Pengaduan dan Integrasi SP4N, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa (1/11).
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latif, mengatakan, masyarakat diberikan ruang untuk mengadukan pelaksana maupun penyelenggara pelayanan kepada Ombudsman RI. Pelaporan bisa dilakukan apabila masyarakat tidak puas dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan serta dimintai klarifikasi.
“Tentunya itu dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan,” ujarnya.
Dalam hal pelaksanaan SP4N oleh Ombudsman RI, pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan tersebut. Dengan filosofi, suatu pemerintahan membutuhkan informasi yang cepat dalam pemenuhan kebutuhan warganya.
“Dibutuhkan instrument seperti SP4N untuk mengkanalisasi sehingga pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dapat berjalan secara optimal,” terangnya.
Ombudsman RI dan penyelenggara pelayanan publik, lanjutnya, haruslah menjalankan fungsinya masing-masing. Sehingga, jika terdapat perilaku yang menyimpang dari standar pelayanan maka dapat segera dikendalikan sebelum bermuara pada suatu tindakan yang korupsi.
“Sejalan dengan itu, maka masyarakat juga diharapkan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal dam mengawasi secara langsung jalannya penyelenggaraan pelayanan publik,” imbuhnya.
Seminar Efektifitas Pengelolaan Pengaduan dan Integrasi SP4N tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI dari Komisi II, Azikin Soelthan. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top