Berita Kota Makassar | DPRD Sulsel Lebih Dulu Bahas APBD 2017
Metro

DPRD Sulsel Lebih Dulu Bahas APBD 2017

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel lebih dulu membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2017 dibandinkan DPRD Kota Makassar.
Bahkan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Hoist Bachtiar mengaku siap melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pokok tahun 2017 tepat waktu.
Hoist yang juga anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel ini yakin APBD tahun 2017 bisa disahkan tepat waktu. ” Mudah-mudahan bisa tepat waktu dan sesuai mekanisme yang ada,”ujar Hoist, usai mengikuti penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rabu (2/11).
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS di DPRD diharapkan tuntas dalam sepekan atau tanggal 9 November mendatang. Selanjutnya TAPD diberi waktu sekitar tiga hari untuk menyusun RAPBD untuk selanjutnya diserahkan ke dewan. “Ada kesepakatan soal deadline pembahasan rampung yakni 30 November. Kalau ekskutif bisa cepat menyusun perubahan RPJMD, pembahasan APBD bisa selesai tepat waktu,”ujarnya.
Hoist menambahkan bila rapat juga membahas soal payung hukum. “Kita juga tanyakan soal payung hukumnya, karena ini harus sesuai dengan Organsasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Kita juga pertanyakan apakah sudah ada RPJMD yag disesuaikan dengan OPD baru,”ujar politisi Golkar ini.
Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar bisa menyusun draft APBD Pokok 2017 secara lengkap dan mendetail.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) Hasanuddin Leo. Menurutnya, dewan hanya Meminta draft APBD Pokok bisa disusun lebih jelas dan mendetail agar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bisa mudah dibahas. Jangan seperti draft APBD Perubahan 2016 yang tidak jelas.
“Kami minta kepada seluruh SKPD agar membuat rencana anggaran yang detail dan sistematis, agar tidak ada lagi bolak-balik draft anggaran masing-masing SKPD dari legislatif ke eksekutif,” ungkapnya.
Misalnya saja, saat pembahasan APBD Perubahan, banyak ditemukan kesalahan penyusunan anggaran sehingga anggota Banggar kesulitan membacanya.
Pada umumnya seluruh permohonan akan diperiksa secara detail, maka jika memungkinkan kesalahan administrasi sekecil apapun kedepannya agar dapat perbaiki.”Kesalahan ada pada penyusunan anggaran yang kadang tertukar dengan item yang satu dengan item yang lain,” ujarnya.
Hal senada dikatakan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Susuman Halim. Ia juga meminta SKPD bisa menyusun cepat draft anggaran mereka secara detail.”Pada pembahasan APBD Pokok sebelumnya banyak anggaran yang tidak dibahas dengan detail, karena waktunya sudah mendesak, sehingga banggar tidak dapat mempelajarinya dengan baik,” tuturnya.
Sugali sapaan akrabnya menambahkan, Banggar harus taat asas maupun peraturan, termasuk kendesak pemkot segera memasukkan draftnya. “Jelas Banggar harus taat asas, diharapkan kepada pemkot untuk segera memasukkan draft-nya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Beta mengungkapkan, awal November pembahasan APBD Pokok sudah mulai dibahas, sebab draft APBD Pokok sudah lama ada di DPRD. Tinggal dibagikan ke anggota Banggar pasca reses. ” Insya Allah APBD Pokok disahkan 23 Desember mendatang,” tuturnya. (ita-rif)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top