60 Jabatan Berkurang di Pemkot – Berita Kota Makassar
Metro

60 Jabatan Berkurang di Pemkot

MAKASSAR, BKM– Sebanyak 60 jabatan di Pemerintah Kota Makassar akan hilang pasca disahkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Perangkat Kerja Daerah.
Anggota DPRD Makassar berharap pengurangan jabatan tersebut bisa mengefesiensikan anggaran dan lebih fokus pada program kerja SKPD yang ada.
Sekretaris Pansus pembentukan struktur perangkat daerah, Mario David di Gedung DPRD Makassar, Rabu (2/11), pengurangan 60 jabatan di Pemkot Makassar jauh lebih besar daripada usulan Pemerintah Kota Makassar sebelumnya yang hanya mengurangi 14 jabatan dari 1.968 jabatan lama.
Untuk itu, jelas Mario, Pansus berharap pemkot dapat menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2016 itu dengan baik.
“Jabatan yang berkurang, antara lain staf ahli. Jika sebelumnya staf ahli lima orang, kini hanya menjadi tiga orang saja, begitupun jumlah kepala dinas yang digabungkan dengan dinas lainnya,” katanya.
Legislator Fraksi Nasdem itu melanjutkan, selain jajaran staf ahli yang dipangkas juga beberapa SKPD yang dihilangkan diantaranya, Badan Narkotika Kota (BNK), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), RSUD Daya, Badan Penanggungalangan Benjana Daerah (BPBD) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Keenam SKPD itu di bawah koordinasi langsung oleh pemerintah pusat seperti BPBD koordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas), Kesbangpol koordinasasinya dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) sementara RSUD Daya sejajar dengan puskesmas yang dibawahi oleh Dinas Kesehatan Makassar.
“Karena enam SKPD itu belum ada juknis dan juklat dari pusat, maka untuk sementara berada di Sekretariat Daerah. Jika sudah ada juknis dan juklat maka enam badan tersebut bisa berdiri sendiri,” ujarnya.
Lebih jauh, tambah Mario, untuk jabatan tinggi pratama II A tetap satu, dan jabatan tinggi Pratama eselon II B berkurang tiga, dari 44 menjadi 41, sementara administrator atau eselon III A bertambah tiga, dari 67 menjadi 70. Sementara III B tidak mengalami kekurangan atau tetap mempertahankan jabatan lama sebanyak 146.
Adapun eselon IV A bertambah sebanyak 44 dari sebelumnya 694 menjadi 738, adapun untuk eselon IV B berkurang sebanyak 104 dari 746 menjadi 642.
“Detailnya itu, II B berkurang di asisten dan staf ahli, III A bertambah di dinas dan kecamatan, eselon IIB berkurang di dinas, eselon IV A bertambah di dinas dan kecamatan, dan eselon IV B berkurang di kelurahan,” bebernya.
Anggota DPRD Kota Makassar lainnya, Abdul Wahab Tahir menuturkan, yang menjadi catatan penting dalam perda yang baru saja ditetapkan yakni pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan yang belum ada dinas yang mengelola-nya, sehingga DPRD akan mengkonsultasikan ke Provinsi Sulsel.
DPRD Makassar ngotot mempertahankan pengelolaan laut di bawah kendali Pemkot Makassar dengan alasan keberadaan 12 pulau yang masuk wilayah Kota Makassar. Sehingga untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kepulauan maka wilayah laut harus di bawah kendali pemkot.
“Ini yang menjadi catatan, sebab ada yang tidak singkron dengan Undangundang Nomor 23/2014 tentang Kewenangan Urusan Kelautan di bawah Pemerintahan Provinsi 0-24 mil. Pemkot Makassar juga harus mempertegas hasil dari reklamasi yang dilakukan Pemprov Sulsel agar dikelola oleh Pemkot Makassar, sebab itu sudah masuk wilayah Makassar setelah menjadi dataran,” tuturnya.(ita)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top