Syahrul Teken UMP Rp2,5 Juta – Berita Kota Makassar
Metro

Syahrul Teken UMP Rp2,5 Juta

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo akhirnya meneken besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diberlakukan 2017 mendatang.
Usulan Dewan Pengupahan sebesar Rp2,437 juta dibulatkan menjadi Rp2,5 juta.
Penetapan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel, Nomor 2233/XI/Tahun 2016 tentang penetapan UMP Provinsi Sulsel tahun 2017.
Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel (Disnakertrans), Agustinus Appang, jika menggunakan formula PP nomor 78 tahun 2015, dengan kenaikan 8,25 persen maka UMP 2017 sulsel sebesar Rp2.438.000.
“Namun dilakukan pembulatan Rp2,5 juta,” kata Agustinus di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (1/11).
UMP itu, lanjut mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel itu, terdiri dari upah pokok dan tunjangan. UMP ini akan berlaku per 1 Januari 2017.
Sementara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengupahan Disnaker Sulsel, Ruslan K menjelaskan, ketentuan UMP ini tidak berlaku bagi pengusaha kecil dan mikro yang memiliki nilai aset dibawah Rp250 juta.
Hal itu dimaksudkan supaya tetap ada perlindungan pada pengusaha kecil dan mikro. Jangan sampai usaha mikro mati karena penetapan UMP ini.
Dia melanjutkan, tentu akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh terkait UMP ini.
Sesuai dengan Undang-undang 13, jika tidak memenuhi UMP akan masuk pada ranah pidana. Bisa didenda bisa juga pidana penjara,” ungkap Ruslan.
Berdasarkan UU nomor 13 tahun tahun 2003, bagi pengusaha yang tidak memenuhi UMP akan menerima sanksi berupa denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta. Selain itu juga ancaman hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun.
Sementara itu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengakui jika dirinya sudah menandatangani besaran UMP untuk tahun depan.
“UMP saya sudah tanda tangani. Saya cuma mau yang terbaik untuk buruh dan tidak juga merugikan pengusaha,” jelas Syahrul.
Dia berharap semua pihak, baik buruh maupun pengusaha sama-sama menghargai keputusan itu. Buruh harus bekerja maksimal untuk memenuhi kewajibannya bagi perusahaan begitu juga sebaliknya, perusaha memenuhi kewajiban bagi buruh.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, La Tunreng dikonfirmasi terkait besaran UMP yang telah ditetapkan mengaku belum tahu.
“Oh, sudah ditetapkan yah?” kata La Tunreng.
Dia mengatakan, tidak masalah soal besaran yang akan ditetapkan. Namun, yang menjadi penekanan, UMP yang ditetapkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 yang mengatur besaran UMP.
Berdasarkan aturan itu, UMP ditetapkan dengan mengalikan UMP tahunan berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, UMP juga harus ditetapkan sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak.
“Saya kita kalau kita mengacu para peraturan itu, tidak ada lagi perdebatan,” jelas La Tunreng.
Sebenarnya, kalau mengacu pada PP, ideal besarannya UMP untuk Sulsel sekitar Rp2.055.000.000. “Itu kalau mau jujur,” jelasnya.
La Tunreng melanjutkan, gubernur pun tidak boleh mengurangi atau menambah. Tapi Sulsel selalu menetapkan UMP diatas rata-rata.
Jika penetapan UMP tidam berdasarkan aturan, berarti itu pelanggaran. Kendati demikian, pihaknya menekankan akan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Namun dengan catatan, jika perusahaan tak mampu mengikuti irama besaran UMP, bisa saja terjadi PHK. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top