Drop di Rutan, Sekkab Sinjai Dilarikan ke RS – Berita Kota Makassar
Headline

Drop di Rutan, Sekkab Sinjai Dilarikan ke RS

SINJAI, BKM — Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sinjai, H Taiyeb Mappasere terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSDU) setempat, Senin (31/10) pukul 23.00 Wita. Kondisi kesehatannya drop sejak ditahan di rutan Sinjai pukul 15.00 Wita.
Taiyeb dirawat di Ruang Perawatan Matahari. Petugas rutan dan polisi tampak berjaga-jaga di depan kamar.
BKM menemuinya di RS, kemarin siang. Ia menuturkan, tiga hari sebelum ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai, dirinya memang sudah sakit. Namun, sebagai aparat negara yang taat hukum, ia menghormati pemanggilan penyidik kejari, meski dalam kondisi sakit.
”Tiga hari sebelum ditahan, saya sakit dan tidak masuk kantor. Saya tidak punya niat tidak baik dalam perkara ini,” ujarnya dengan suara lemah.
Ia menjelaskan, dirinya ditahan penyidik Kejari Sinjai karena tetap melakukan pembayaran gaji terhadap 13 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah menjadi narapidana. Pembayaran gaji tersebut berlangsung hingga Agustus 2016.
Padahal seharusnya tidak boleh lagi sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, karena PNS tersebut telah dijatuhi hukuman akibat perbuatannya.
”Seharusnya kan PNS tersebut dipecat dulu untuk kemudian tidak dibayarkan gajinya. Tapi kami belum melakukan pemecatan, karena belum menerima keputusan pengadilan yang sudah inkra oleh pihak pengadilan tipikor sebagai salah satu syarat. Karena itu kami tidak mempunyai dasar dan bukti administrasi guna untuk melakukan pemecatan,” terangnya.
Barulah pada tanggal 28 Agustus 2016 ada salinan putusan dari pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) ke Pemkab Sinjai terkait status hukum 13 PNS bermasalah tersebut. Salinan putusan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk proses pemecatan.
”Sebelumnya kita tidak bisa melakukan pemecatan karena tidak ada dasarnya. Jadi tidak benar kalau saya mengambil gaji pegawai. Yang ada adalah, tetap membayarkan gaji 13 PNS yang bermasalah tersebut,” ujarnya.
Apa yang dialami Taiyeb mendapat perhatian dari Jumardi, pengamat hukum di Sinjai. Dia sangat menyayangkan penahanan Sekkab Sinjai yang dinilainya merupakan tindakan tergesa-gesa.
”Penahanan Pak Sekda terlalu tergesa-gesa. Selain itu, juga bisa menghambat pembahasan APBD pokok 2017,” ujarnya.
Ia menduga, penahanan Taiyeb dipolitisasi. Sebab penerima gaji selaku penikmat kerugian negara tidak ditahan dan tidak ada pengembalian.
Penegak hukum, khususnya Kejari Sinjai, tambah Jumardi, harusnya tetap mengacu pada instruksi presiden terkait larangan kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran penegak hukum, yakni polri dan kejaksaan.
Instruksi pertama, adalah mengenai kebijakan diskresi atau keputusan yang diambil para pejabat pemerintah. Jokowi melarang para penegak hukum untuk memperkarakan secara pidana kebijakan diskresi tersebut. Kedua, sama seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa segala tindakan administrasi pemerintah juga tidak boleh dipidanakan.
“Tolong dibedakan, mana yang mencuri dan mana yang administrasi. Saya kira aturannya sudah jelas mana yang pengembalian mana yang tidak,” ujarnya.
Ketiga, mengenai temuan kerugian negara yang dinyatakan dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga pemerintah yang terlibat harus diberikan waktu selama 60 hari untuk menjawab dan mengklarifikasi hasil temuan tersebut. Keempat, Jokowi memperingatkan bahwa setiap data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak boleh mengada-ada. Instruksi kelima, mengenai larangan untuk tidak menyebarluaskan tuduhan yang belum terbukti dan belum masuk proses hukum. Para penegak hukum tidak boleh mengekspos segala kasus yang sedang ditanganinya kepada media masa, sebelum ada penuntutan.
”Mari lihat kasus Sekda Sinjai ini. Aturan dalam pemecatan dan pemberhentian gaji itu sudah dijalankan. Sudah tepat dia membayarkan gaji pegawai yang sudah inkrah putusannya, karena belum ada pemecatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” terangnya.
Sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Edaran BKN no.26.-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2016, dinyatakan bahwa yang berhak memecat PNS berpangkat atau yang golongan IVc, IVd dan IVe adalah presiden. Sementara PNS berpangkat atau golongan IVa dan IVb itu kewenangan gubernur.
”Dari 13 PNS yang bermasalah itu merupakan golongan IV. Semuanya telah diusulkan untuk dilakukan pemecatan (pemberhentian) ke presiden dan gubernur, yang saya ketahui sampai saat ini belum ada jawaban,” terang Jumardi.
Kepala Kejari Sinjai, Sumartono sebelumnya menjelaskan, Taiyeb dijadikan tersangka atas kasus pembayaran gaji kepada PNS yang sudah berstatus terpidana korupsi, yang putusannya sudah inkra. Menurutnya, Taiyeb sebagai Sekkab Sinjai tidak mengusulkan dilakukannya pemberhentian gaji terhadap PNS yang terpidana tersebut, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
“Atas tindakannya tersebut merugikan negara Rp900 juta hingga Rp1 miliar,” kata Sumartono. (din/rus/b)

Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top