Headline

DPO Kejati Dua Tahun, Broker Alkes Serahkan Diri

MAKASSAR, BKM — Seorang bakal calon bupati (bacabup) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Awaluddin Hatman (47) datang menyerahkan diri ke penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, kemarin. Ia sebelumnya sempat menjadi buronan dan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih dua tahun.
Awaluddin dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar di Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2013, yang menggunakan anggaran sebesar Rp5,4 miliar. Berdasarkan hasil audit, nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,9 miliar dengan modus mark up anggaran.
Sebelumnya, penyidik Kejati Sulsel telah menetapkan sejumlah tersangka lain dalam kasus ini. Masing-masing Ketua Panitia Lelang Catur Prasetyo dan broker proyek Abdul Gafur, Direktur Utama RSUD Sulbar Suparman, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ramadhan, Direktur PT Khitan Fadhillah Pratama selaku rekanan Misran, serta kuasa Direktur PT Khitan Suwardy Kusnadin. Termasuk pejabat rumah sakit, masing-masing berinisial AM dan MR.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun BKM, Awaluddin Hatman menyerahkan diri ke Kejati Sulsel pukul 09.15 Wita dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Dia langsung menjalani pemeriksaan di ruang penyidik secara tertutup.
Saat diperiksa, Awaluddin mengenakan kemeja batik warna kuning. Hingga berita ini dibuat, Awaluddin sudah delapan jam menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan adalanya penyerahan diri tersangka Awaluddin kepada penyidik. “Dia (Awaluddin) yang berinisiatif datang menyerahkan diri,” ujar Salahuddin, kemarin.
Peran tersangka dalam kasus ini, menurut Salahuddin, bertindak sebagai perantara atau penghubung dalam proses tender proyek pengadaan alkes yang dimenangkan oleh perusahaan yang didukungnya, yakni PT Kitan Fadila Pratama.
Awaluddin Hatman adalah warga Buton, Sulawesi Tenggara yang mengerjakan proyek di Sulawesi Barat, provinsi yang masih masuk dalam wilayah kerja Kejati Sulsel.
“Sudah berkali-kali dipanggil tapi tidak pernah memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa. Di alamat terakhirnya di Jakarta, yang bersangkutan juga tidak ada. Sehingga kita nyatakan dia DPO,” terang Salahuddin.
Dalam perannya, Awaluddin Hatman menjadi perantara bagi PT Kitan Fadila Pratama dengan panitia tender. Begitu juga kepada PPK. Awaluddin lah yang mengatur deal-deal sehingga PT Kitan Fadila Prayama berhasil memenangkan tender.
Dalam kasus ini, para tersangka dinilai telah bekerja sama mengatur harga peralatan senilai Rp5,4 miliar. Modusnya, harga alat kesehatan ini diduga telah digelembungkan sehingga menjadi lebih mahal. Selain itu, pekerjaan terindikasi tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak kerja. Termasuk adanya dokumen fiktif yang seolah-olah pekerjaan sesuai kontrak. (mat/rus)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top