Serapan Anggaran Pemprov Rendah – Berita Kota Makassar
Metro

Serapan Anggaran Pemprov Rendah

MAKASSAR, BKM — Hingga melewati triwulan III tahun 2016, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok masih cukup rendah.
Secara keseluruhan, total anggaran yang dikelola Pemprov Sulsel melalui APBD Pokok sebesar Rp7,615 triliun.
Sementara realisasi anggaran yang terserap hingga September sekitar Rp4,111 triliun atau sekitar 53,99 persen. Anggaran yang belum digunakan sekitar Rp3,5 triliun.
“Idealnya hingga triwulan III, serapan anggaran sudah mencapai 70 persen. Kalau alur serapan per triwulan seharusnya pada triwulan I sebesar 20 persen, triwulan II 45 persen, triwulan III 70 persen dan triwulan IV mendekati 100 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, di acara Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Serapan Anggaran SKPD pemprov, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (31/10).
Salah satu kendala lambatnya penyerapan anggaran adalah penyaluran realisasi bantuan dana hibah dari APBD akibat aturan yang mengikat terkait pengelolaannya.
Aturan tersebut, kata mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa pemberian dana hibah dari APBD provinsi ke kabupaten/kota hanya diberikan bagi daerah otonomi yang baru. Sehingga, hampir seluruh dana hibah bagi 24 kabupaten/kota terpaksa ditunda.
Dia memastikan jika realisasi hibah tahun 2016 hampir seluruhnya ditunda karena tak ada daerah otonomi baru di Sulsel.
Jufri menambahkan, kemungkinan besar, tidak terserapnya dana hibah itu mengakibatkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) cukup tinggi. Apalagi anggaran setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di pemprov, beberapa diantaranya diperuntukkan untuk dana hibah.
Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang berharap, permasalahan yang ditemui di lapangan bisa didiskusikan untuk mencari solusi.
Agus meminta capaian di triwulan ketiga bisa dipertahankan mulai dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,05 persen, jauh diatas angka nasional 5,18 persen. Tak hanya itu, SKPD diminta untuk menjaga predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pelaksanaan RPJMD 2013-2018 tersisa dua tahun lagi. Makanya kami minta seluruh pimpinan SKPD, agar memperhatikan dan melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dari sasaran pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” kata Agus dalam sambutannya.
Salah satu SKPD yang serapan anggarannya terendah adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Sulsel.
Hingga kini, anggaran yang terserap baru sekitar Rp35,034 miliar dari total Rp169,750 miliar atau sekitar 20,64 persen. Sisa dana yang belum diserap hingga saat ini sebesar Rp134,715 miliar.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kadis Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel, Andi Bakti Haruni mengakui serapan anggaran dipihaknya memang sangat rendah. Hal ini, diakibatkan adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dana hibah.
Dari total Rp169,75 miliar pagu anggaran Dinas Tarkim di APBD Pokok 2016, Rp63 miliar merupakan dana hibah ke kabupaten/kota. Dana ini terpaksa dihentikan karena adanya Permendagri no 14 tahun 2016.
“Dana hibah ini terpaksa kita evaluasi dan alihkan di APBD perubahan, digantikan dengan kegiatan dan program fisik lainnya. Kita terpaksa hentikan dari pada melanggar aturan yang ada,” jelasnya.
Selain masalah hibah, beberapa proyek fisik yang sementara berjalan memang belum dicairkan anggarannya. Musababnya, kontraktor masih menunggu penyelesaian pengerjaan dan audit dari BPKP. (rhm)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top