Gojentakmapan

PLN Cabut Puluhan Meteran di Sungguminasa

GOWA, BKM — Puluhan warga yang didominasi ibu rumahtangga (IRT) mendatangi kantor Rayon PLN Sungguminasa di Jl Tumanurung. Dalam rombongan ibu IRT itu, ada juga pejabat hingga anggota KPU Gowa. Muhtar Muis, anggota KPU Gowa, mengatakan, dirinya ikut memprotes lantaran meteran listrik rumahnya di Jl Masjid Raya juga ikut dicabut.
”Kami pertanyakan pihak PLN bilangnya ada temuan jamperan. Apa itu jamperan, kita tidak mengerti. Masalahnya yang lain, karena pihak PLN mengenakan denda bervariasi pada pelanggan di sepanjang Jl Sultan Alauddin, Jl Andi Mallombassang dan Jl Masjid Raya. Ini sangat mengherankan kenapa bisa berjamaah begitu dicabut, sementara kami tidak pernah menunggak pembayaran rekening. Nah, pertanyaannya kalau pihak PLN tudingkan ada temuan jamperan lalu siapa yang pasang. Tidak mungkinlah warga yang pasang. Lagian, kita tidak tahu apa itu jamperan,” kata Muhtar Muis bingung.
Dari pemutusan dan pencabutan meteran itu, para pemilik rumah malah dikenai pembayaran yang dibahasakan pihak PLN sebagai denda atas temuan jamperan tersebut. Ada warga yang bayar denda hingga Rp13 juta, Rp27 juta, Rp7 juta hingga denda terkecil Rp2 juta.
Kepala Rayon PLN Sungguminasa, Sultan, yang dikonfirmasi mengatakan, swepping meteran ini setiap hari dilakukan pihaknya. Terkait pencabutan meteran yang diproes warga di Jl Andi Mallombassang dan jl Masjid Raya itu dikarenakan adanya pelanggaran. Yakni berupa mencantol listrik tanpa izin PLN.
”Mereka tidak menunggak pembayaran. Tapi ada temuan mencantol listrik. Dan itu tidak terdata di PLN. Makanya ditertibkan melalui operasi P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Operasi ini dikenakan kepada warga yang menggunakan daya listrik tanpa pengetahuan PLN,” kata Sultan.
Sebelumnya, puluhan ibu rumahtangga tiba-tiba berbondong-bondong mendatangi kantor PLN. Mereka memprotes karena tiba-tiba meteran listrik mereka dicabut paksa bahkan ada yang dicabut saat pemilik rumah sedang tidak.
Seperti dikatakan seorang ibu rumahtangga di Jl Andi Mallombassang, Sarni Anggraeni. Ia mencak-mencak mempertanyakan kenapa PLN begitu saja mencabut meterannya padahal tidak punya tunggakan apapun. ”Petugas PLN datang ke rumah dengan anggota polisi langsung mencabut meteran. Jadi saya ke PLN tanya. Katanya kita melanggar. Meteran rumah dipasangi kabel kawat, jadi diminta bayar denda,” kata Sarni.
Namun Sarni heran siapa yang pasangi kabel kawat di meterannya. Padahal, ia sudah sekian lama tinggal disitu. Sarni pun diminta membayar denda yang mencapai Rp2 jutaan. Hal senada diungkapkan Nursapa Majid. PNS di Pemkab Gowa ini selain protes meterannya dicabut juga protes karena tidak ada orang di rumahnya saat pencabutan dilakukan PLN. Menurut PLN ada kabel kawat terpasang di meteran listriknya.
”Saya itu tidak tahu kenapa sampai ada kawat. Karena tidak pernah saya utak atik itu meteran sejak dipasang dan sudah puluhan tahun. Kalau saya dikatakan harus membayar tidak sesuai pemakaian, maka saya pasti membayar apa yang tertera di tagihannya,” ujarnya.
Nursapa Majid sendiri diharuskan membayar denda senilai Rp2,7 juta lebih karena pelanggaran tersebut. Bahkan ada juga yang harus membayar sampai Rp10 juta. Supervisor Transaksi Energi PLN Rayon Sungguminasa, Syahruddin, menjelaskan, jika kabel kawat tersebut mempengaruhi meteran. Sehingga listrik yang dipakai warga tidak terukur.
”Kawat yang melintang itu mempengaruhi meteran. Jadi tidak melewati pengukuran kami. Sehingga mereka membayar tidak sesuai dengan pemakaian,” ujarnya.
Syahruddin menambahkan kabel kawat itu seharusnya berada dalam meteran dan tidak boleh berada di luar. ”Itu yang kami temukan kabel kawat diluar meteran. Jadi kita sita karena itu pelanggarannya. Dendanya tergantung dari penggunaan daya. Warga di situ rata-rata dayanya 900 Watt, kalau lebih dari itu bisa lebih besar dendanya juga,” jelasnya.
Syahruddin pun memperkirakan penggunaan kabel kawat di meteran warga itu sudah berlangsung sembilan bulan. Sehingga besar dendanya mencapai jutaan. (sar/mir/c)

loading...
Comments

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top