Bupati Maros Ingatkan Pejabat tak Lakukan Pungli – Berita Kota Makassar
Sulselbar

Bupati Maros Ingatkan Pejabat tak Lakukan Pungli

MAROS, BKM — Bupati Maros, Hatta Rahman, mengingatkan kepada seluruh jajaran kepala dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) atau penarikan dana dan biaya dari masyarakatdi luar kewajiban yang sesuai. Pernyataan itu tertuang dalam surat edaran larangan Pungli Nomor 256/458/SET.
Dikeluarkannya surat edaran tersebut menyusul adanya surat imbauan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penetapan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam upaya pemerintah untuk mengupayakan pemberantasan Pungli secara terpadu yang diterima Pemda Maros.
Dalam surat edaran tersebut, Hatta mewarning kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Camat, Kepala Desa/Lurar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Puskesmas dan para Kepala Sekolah se Kabupaten Maros, untuk tidak memungut biaya tambahan diluar dari ketentuan pembayaran.
Kepala bagian Humas Pemda Maros Kamal Nur mengatakan, dengan beredarnya surat tersbut yang ditujukan kepada seluruh ASN lingkup pemda Maros agar lebih memperhatikan tupoksinya dan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. ”Dengan adanya surat edaran ini, kami berharap agar seluruh ASN dilingkup Pemda Maros khusunya yang melayani masyarakat agar kiranya tidak melakukan pungutan liar dan tetap terus melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Kamal melanjutkan, dengan adanya Perpres dan himbauan langsung dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam pelayanan publik, agar kiranya bisa menjadi acuan bagi para ASN yang melayani Masyarakat. Apalagi Perpres dan himbauan dari Kemenpan RB sudah jelas agar lebih memperhatikan dan profesional serta berharap agar para Kepala SKPD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh staff di lingkup SKPD.
Kamal pun menambahkan jika kemudian hari ditemukan ada oknum ASN yang terbukti melakukan pungli dalam instansi apapun, maka sank berat akan diberikan kepada yang bersangkutan. Tidak ada lagi toleransi bagi mereka, karena itu sudah jelas apalagi ini merupakan perpres, kalaupun ada dengan bukti yang kuat, sanksi pemecatan sudah jelas buat mereka,” jelasnya. (ari)

Comments

Social Media

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Berita Kota dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © 2017 Berita Kota Makassar.

To Top